Medan-BP: Pengamat Birokrasi Shohibul Ansor Siregar berpendapat Gubsu Edy Rahmayadi sudah saatnya melakukan evaluasi kinerja pimpinan Organisasi Perangkat Daerah(OPD) di jajaran Pemprovsu pasca kepemimpinannya lebih kurang 2 bulan.
“Gubsu harus bergerak cepat demi Sumut Bermartabat. Bagaimana mungkin program Sumut Bermartabat bisa tercapai bila kinerja OPD-nya lemah atau buruk,” ujar akademisi itu kepada harianbatakpos.com, Selasa(6/11).
Shohibul Ansor Siregar menegaskan, pihaknya sangat sedih membaca berita media bahwa 23 OPD di jajaran Pemprovsu memiliki kinerja buruk atau daya serapan anggaran yang cukup rendah.
Nah, OPD seperti ini seharusnya tidak layak dipertahankan. Lantas apa yang dikerjakan jika OPD bersangkutan tidak mencapai 70 persen serapan anggaran. Sementara saat ini memasuki Nopember sudah pertengahan triwulan ke IV.
“Copot saja pimpinan OPD yang tidak mampu bekerja profesional atau tidak mendukung program Sumut Bermartabat,” ujar dosen FISIP UMSU Medan itu.
Menurutnya, Gubsu sebaiknya mengevaluasi secara menyeluruh pimpinanan OPD agar bisa diketahui mana yang bisa dipertahankan dan mana yang harus disingkirkan.
Tentu lewat evaluasi inilah pimpinan OPD versi Gubsu lams dibedah kembali untuk perekrutan ulang. Ke depan perekrutan pejabat Eselon III dan II sebaiknya dengan cara meried sistem jangan berdasarkan like or dislike.
“Dengan demikian para ASN berlomba kualitas/ prestasi,” ujar Shohibul.
Sesuai data yang diperoleh dari aplikasi Smart Sumut Province terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja daerah per OPD Pemprovsu hingga Senin (30/10), OPD dimaksud itu seperti Biro Humas dan Keprotokolan dengan anggaran Rp17,63 M, baru terealisasi Rp10,50 M atau 59,58%.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan anggaran Rp76,7 M, baru terserap Rp31,04 M atau 40,44%, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan anggaran Rp25 M, baru terserap Rp15 M atau 60,63%, dan Inspektorat bertotal anggaran Rp68 M baru realisasi Rp33 M atau 48,95%.
Pada OPD teknis atau berkenaan dengan program infrastruktur, realita serapan anggarannya pun jauh dari ekspektasi. Yakni seperti Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) dengan total anggaran Rp1,027 T, baru realisasi Rp271,442 M atau 26,41%, Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang bertotal anggaran Rp144 M baru realisasi Rp44 M atau 30,64%, Distarukim bertotal anggaran Rp144 M baru terealisasi Rp44,25 M atau 30,64%.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertotal anggaran Rp77 M, baru terealisasi Rp33 M atau 42,93%, BPSDM bertotal anggaran Rp77 M baru realisasi Rp33 M atau 57,48%, Biro Umum dan Perlengkapan bertotal anggaran Rp203 M baru realisasi Rp93 M atau 45,86%, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan bertotal anggaran Rp187 M, baru terealisasi Rp68,26 M atau 36,45%, Dispora bertotal anggaran Rp113 M, baru realisasi Rp42 M atau 37,85%, Diskominfo bertotal anggaran Rp55 M, realisasi Rp30 M atau 58,85%.
Selanjutnya Dinas PMPTSP bertotal anggaran Rp24 M dengan realisasi Rp15 M atau 62,13%, Dinas Koperasi dan UMKM bertotal anggaran Rp47,87 M dengan realisasi Rp29,45 M atau 61,54%, Disdukcapil bertotal anggaran Rp17 M baru realisasi Rp8,9 M atau Rp50,48%, Disbudpar bertotal anggaran Rp78 M baru realisasi Rp32 M atau 41%, Dinas Lingkungan Hidup bertotal anggaran Rp69 M dengan realisasi Rp33 M atau 47,53%.
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) bertotal anggaran Rp223 M, baru realisasi Rp113 M atau 50,62%, Dinas ESDM bertotal anggaran Rp36 M baru realisasi Rp21 M atau 57,58%, Dinas Pendidikan bertotal anggaran Rp2,7 T, baru realisasi Rp1,71 T atau 64,74%, Dinkes bertotal anggaran Rp448 M baru realisasi Rp296 M atau 66,62%, Dishub dengan total anggaran Rp61 M baru terealisasi Rp34 M atau 55%.
Adapun satu OPD yang mencapai serapan anggaran 70%; Dinas Tenaga Kerja dengan total anggaran Rp53 M, realisasi Rp38 M atau 72,17%. Sisanya hanya mampu mendekati 70% seperti Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah bertotal anggaran Rp41 M, dengan realisasi Rp28 M atau 67,8%, Rumah Sakit Jiwa bertotal anggaran Rp58 M dengan ralisasi Rp39,04 M atau 67,31%.
Satpol PP bertotal anggaran Rp21 M dengan realisasi Rp14 M atau 68,3%, Biro Hukum bertotal anggaran Rp4,1 M, realisasi Rp2,7 M atau 66,51%, dan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama bertotal anggaran Rp7,5 M, realisasi Rp5,07 M atau 66,89%. Namun dua OPD terakhir jika dibanding pagu anggaran milik OPD lainnya, masih sangat kecil sehingga realisasi yang diperoleh angkanya cenderung signifikan.
Secara keseluruhan dari total 49 OPD di jajaran Pemprovsu sampai 30 Oktober lalu, serapan anggaran masih berada diangka 58,66 persen atau Rp8,13 triliun lebih dari total APBD Sumut 2018 Rp13,86 triliun lebih.
Sekdaprovsu yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumut, R Sabrina saat dikonfirmasi belum bisa memberikan keterangan karena belum menerima laporan terbaru tentang serapan anggaran OPD.
“Jadi memang sampai sekarang aku belum menerima laporan serapan anggaran, gak mungkin kukarang nanti salah,” ujarnya kepada wartawan disela rapat pembahasan Rancangan APBD Sumut 2019 di gedung DPRD Sumut, Senin (5/11).
Menurut dia, setelah menerima laporan serapan anggaran baru bisa menanyakan ke OPD bersangkutan apa kendala belum maksimal serapan anggaran tersebut dilaksanakan.
“Ini (serapan anggaran) memang belum kita evaluasi. Kita masih fokus membahas RAPBD 2019. Jadi bagaimana aku berkomentar atas apa yang belum kutengok,” katanya. (BP/RD)
Komentar