Jakarta, harianbatakpos.com – Operasi pasar beras kembali digelar pemerintah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna menekan harga beras naik yang kini melampaui harga eceran tertinggi (HET). Program ini dipastikan akan mulai disalurkan akhir Juni 2025 oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) ke berbagai daerah dengan harga beras melonjak.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa pihaknya telah menerima surat pengajuan pelaksanaan SPHP dari berbagai daerah. Program ini merupakan langkah penting untuk menstabilkan harga pangan nasional, terutama beras, yang terus mengalami kenaikan di tingkat konsumen.
“Untuk saat ini ditargetkan akhir Juni sudah dimulai ke beberapa daerah yang angka harga berasnya naik. Per hari ini Badan Pangan Nasional mendapatkan surat pengajuan dari 8 provinsi dan 17 kabupaten/kota. Daerah-daerah tersebut meminta untuk dilakukan SPHP beras,” ujar Arief di Jakarta, Jumat (13/6/2025).
Daerah penerima program SPHP tahun ini mayoritas berada di Zona 2 dan Zona 3, meliputi Papua, Sulawesi Utara, Riau, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Papua Barat, Sulawesi Selatan, hingga Bangka Belitung. Adapun 17 kabupaten/kota lainnya antara lain Kabupaten Jember, Kota Baubau, Kabupaten Konawe, Kabupaten Fakfak, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Sintang.
Menurut Arief, penyaluran SPHP beras dilakukan sangat selektif. Setiap bulannya, SPHP menargetkan distribusi sekitar 120.000 hingga 150.000 ton beras. “Bapanas memiliki enumerator di lebih dari 400 kabupaten/kota yang memantau fluktuasi harga beras,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa sebenarnya program SPHP beras ini idealnya berjalan sepanjang tahun. Namun, pada 2025 pemerintah fokus menyerap hasil produksi petani lokal, sehingga SPHP sempat dihentikan sementara. Kini, karena lonjakan harga beras, program ini akan kembali digulirkan.
“Pesan Menko Pangan dan juga Menteri Pertanian sangat jelas: SPHP jangan terlalu lama ditunda, masyarakat butuh solusi segera,” ujar Arief.
Sebagai informasi, berdasarkan penugasan dari Bapanas kepada Perum Bulog, realisasi penyaluran SPHP sepanjang Januari hingga Idul Fitri 2025 telah mencapai 181.100 ton. Hal ini turut menekan inflasi harga beras, yang tercatat hanya 0,26% pada Februari dan 0,55% pada Maret 2025. Sebagai perbandingan, inflasi pada Februari dan Maret 2024 mencapai 5,32% dan 2,06%.
“Sekarang kami selektif karena Presiden menginstruksikan agar harga gabah kering panen petani tetap tinggi, minimal Rp6.500 per kilogram. Stok CBP di Bulog sangat aman, sekitar 4,1 sampai 4,2 juta ton, dengan serapan dalam negeri mencapai 2,5 juta ton,” kata Arief.
Penyaluran SPHP dibagi ke dalam tiga zona:
-
Zona 1 (Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, Sulawesi): harga gudang Rp11.000/kg, konsumen Rp12.500/kg
-
Zona 2 (Sumatera, NTT, Kalimantan): harga gudang Rp11.300/kg, konsumen Rp13.100/kg
-
Zona 3 (Maluku dan Papua): harga gudang Rp11.600/kg, konsumen Rp13.500/kg
Langkah strategis ini diharapkan dapat meredam harga beras tinggi, menjaga keseimbangan antara harga konsumen dan pendapatan petani, serta mengurangi dampak inflasi pangan 2025 yang masih menjadi tantangan besar.
Ikuti saluran harianbatakpos.com di WhatsApp:https://whatsapp.com/channel/0029VbAbrS01dAwCFrhIIz05
Komentar