Jakarta – Human Rights Watch (HRW) mengkritik Presiden Joko Widodo atau Jokowi karena dianggap kurang memiliki inisiatif signifikan dalam menangani isu hak asasi manusia (HAM) selama akhir masa jabatannya. HRW mendesak presiden berikutnya untuk tidak mengabaikan penyelesaian masalah HAM dan segera mengambil tindakan.
Dalam laporan tahunan terbarunya, HRW mengevaluasi praktik HAM di lebih dari 100 negara, termasuk Indonesia. Organisasi non-pemerintah yang berbasis di Amerika Serikat itu menyoroti bahwa Jokowi tidak memanfaatkan tahun terakhir masa jabatannya untuk menangani isu-isu HAM yang telah lama dihadapi oleh masyarakat Indonesia, seperti persoalan agama, gender, dan etnis.
Elaine Pearson, Direktur Human Rights Watch Asia, menekankan bahwa presiden selanjutnya harus mengatasi masalah HAM yang mungkin diwarisi atau diabaikan oleh Jokowi tanpa membuang waktu. HRW juga menyoroti peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam mengesahkan undang-undang pidana baru (KUHP) pada Desember 2022, yang dianggap melanggar hak-hak perempuan, agama minoritas, dan kelompok LGBT.
Selain itu, laporan tersebut mencatat tindakan sewenang-wenang aparat terhadap masyarakat adat di Papua Barat, yang mengungkapkan dukungan mereka terhadap penentuan nasib sendiri secara damai. HRW juga menyoroti pembatasan perjalanan dan akses ke Papua Barat bagi media asing, diplomat, dan pemantau HAM.
Masalah pemaksaan terhadap anak perempuan dan perempuan untuk mengenakan jilbab di beberapa daerah juga menjadi sorotan HRW. Mereka mengacu pada pernyataan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada Agustus lalu, yang mencatat adanya 73 daerah yang mewajibkan anak perempuan berhijab saat berada di lingkungan sekolah.
HRW juga menyebut banyak pernyataan bias dari pejabat pemerintah yang memberikan pembenaran terhadap pelecehan dan kekerasan terhadap kelompok LGBT. Saat ini, Istana belum memberikan tanggapan terkait laporan HRW mengenai minimnya inisiatif pemerintah dalam menangani masalah HAM ini. Sementara itu, Presiden Jokowi sedang melakukan kunjungan ke Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam.
Komentar