Medan, HarianBatakpos.com – Isu lama tentang keabsahan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali dipolitisasi. Meski telah berkali-kali dibantah oleh institusi resmi, narasi ini terus dihidupkan dengan aroma provokasi. Tuduhan ijazah palsu terhadap Jokowi kembali mencuat seakan menjadi komoditas musiman yang dihidangkan saat suhu politik meningkat.
Politik yang kehilangan substansi mencerminkan kegagalan sebagian elite politik dan masyarakat dalam memaknai demokrasi. Kita tidak hidup dalam dunia yang kekurangan akses informasi; klarifikasi telah disampaikan oleh pihak Universitas Gadjah Mada (UGM). Namun, isu ini terus digulirkan dengan nada insinuatif, menciptakan distorsi persepsi publik.
Dalam prinsip hukum dikenal adagium actori incumbit probatio—siapa yang mendalilkan, dialah yang wajib membuktikan. Tuduhan tanpa bukti kuat hanya akan menjadi fitnah. Sayangnya, logika politik hari ini sering tidak sejalan dengan logika hukum dan etika, di mana tuduhan lemah justru mendapat perhatian luas di media sosial.
Penting untuk dicatat bahwa kritik adalah bagian dari demokrasi. Namun, menyerang seorang mantan presiden dengan narasi tanpa dasar hukum yang valid bukanlah praktik oposisi yang sehat. Ini adalah delusi politik yang merugikan kepercayaan masyarakat dan stabilitas negara.
Narasi ijazah palsu ini tidak hidup dalam ruang hampa. Ia muncul beriringan dengan transisi kekuasaan menuju pemerintahan baru. Demonstrasi yang membawa isu ini sering kali tidak didukung data baru, melainkan berisi provokasi yang dapat menjerumuskan bangsa ke dalam instabilitas.
Pemerintah harus tegas dalam menangani disinformasi. Ketegasan bukan musuh demokrasi, melainkan pelindung akal sehat publik. Jalan ke depan memerlukan pendekatan hukum yang tegas dan edukasi publik untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan.
Mari kita arahkan energi politik pada isu-isu yang menyentuh kehidupan rakyat, bukan pada narasi-narasi yang hanya menguntungkan segelintir orang. Demokrasi Indonesia harus menjadi ruang dialektika gagasan yang konstruktif.
Komentar