Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abdul Manap Pulungan, menyoroti pentingnya keseimbangan antara intervensi yang dilakukan Bank Indonesia (BI) untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dengan kondisi politik yang stabil di dalam negeri.
“Kita memahami bahwa BI itu tidak punya cadangan yang besar untuk intervensi, sehingga yang perlu diperhatikan tentu kita harus melihat bagaimana nanti intervensi BI yang dilakukan itu harus diikuti dengan gejolak politik yang baik di dalam negeri,” ujar Abdul dalam wawancara dengan ANTARA di Jakarta, Selasa.
Abdul menekankan agar tidak terjadi perparahan tren pelemahan nilai tukar rupiah akibat gejolak politik yang merugikan, yang bisa berpotensi menjerumuskan rupiah ke level yang lebih rendah.
Pada hari kerja pertama setelah libur Lebaran, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus melemah. Hal ini dipicu oleh konflik antara Iran dan Israel serta sentimen penundaan pemotongan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS).
Abdul juga mengingatkan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah saat ini semakin menjauhi asumsi yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Pemerintah dalam APBN 2024 memperkirakan nilai tukar rupiah sebesar Rp15.000 per dolar AS. Hal ini dapat merugikan bisnis karena para pelaku ekonomi menggunakan asumsi APBN sebagai pedoman untuk merencanakan bisnis mereka.
“Kalau itu semakin melemah, maka akan merugikan bisnis, khususnya bisnis yang terkait dengan lalu lintas negara, terutama impor bahan baku atau bahan modal yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat lewat peningkatan harga dalam negeri,” ungkap Abdul.
Abdul juga mencatat langkah-langkah yang diambil BI untuk menjaga kestabilan rupiah, termasuk intervensi di pasar valas, peningkatan daya tarik aset rupiah, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
Dengan kondisi geopolitik yang tidak menentu dan dinamika ekonomi global yang berubah-ubah, koordinasi antara kebijakan ekonomi dan politik menjadi kunci untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan.
Komentar