Jakarta, HarianBatakpos.com – Tidak ada investasi yang lebih menguntungkan di negeri ini selain korupsi. Ya, Anda tidak salah baca. Di tengah himpitan ekonomi dan tuntutan hidup yang semakin berat, korupsi tampaknya menjadi satu-satunya “bisnis” yang menjanjikan hasil maksimal dengan risiko minimal.
Kita hidup di negara di mana hukum lebih sering berpihak pada yang berduit, dan keadilan seolah hanya sebuah konsep abstrak yang dipajang di dinding ruang sidang. Bagaimana tidak, koruptor yang telah mencuri uang rakyat miliaran rupiah hanya mendapat hukuman ringan, bahkan kadang-kadang lebih ringan daripada hukuman bagi pencuri ayam di kampung.
“Investasi dalam korupsi memberikan keuntungan yang luar biasa,” kata seorang pengamat sosial yang tidak ingin disebutkan namanya. “Anda bisa hidup mewah, memiliki rumah di luar negeri, mobil mewah, dan tentu saja, kekuasaan yang luar biasa. Dan yang lebih menggiurkan, Anda hampir tidak pernah benar-benar dihukum. Jika tertangkap, selalu ada cara untuk mengurangi hukuman atau bahkan bebas dengan alasan kesehatan.”
Ironisnya, korupsi sering kali dibungkus dengan berbagai istilah manis seperti “biaya administrasi”, “dana operasional”, atau “komisi proyek”. Bahkan, dalam beberapa kasus, korupsi dianggap sebagai bagian dari budaya dan praktik bisnis yang normal.
“Ini adalah investasi yang tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga berdampak besar pada sistem ekonomi dan sosial kita,” lanjutnya. “Setiap rupiah yang diambil dari kas negara untuk kepentingan pribadi adalah satu langkah lebih jauh dari pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.”
Tidak mengherankan jika banyak pejabat yang berlomba-lomba mendapatkan posisi strategis di pemerintahan. Gaji resmi memang kecil, tetapi “bonus” dari proyek-proyek yang mereka kelola bisa mencapai miliaran. Sungguh, siapa yang bisa menolak tawaran menggiurkan seperti itu?
Namun, hingga saat ini, masih banyak yang merasa bahwa korupsi adalah “investasi terbaik”. Semoga tulisan ini bisa membuka mata kita semua bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus diperangi, bukan diinvestasikan.
Data Kasus Korupsi di Indonesia Selama 2024
Sepanjang tahun 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani 93 perkara tindak pidana korupsi dengan 100 tersangka.
Selain itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan bahwa setidaknya 138 calon kepala daerah dalam Pilkada 2024 diduga terlibat dalam kasus korupsi.
Salah satu contoh nyata dari “investasi terbaik” ini adalah kasus korupsi yang melibatkan PT Timah, perusahaan tambang timah milik negara. Kasus ini diduga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 300 triliun.
Harvey Moeis, yang terlibat dalam kasus ini, divonis 6,5 tahun penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 210 miliar.
Vonis ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk mantan Menkopolhukam Mahfud MD, yang menyatakan bahwa vonis tersebut tidak adil mengingat kerugian negara yang sangat besar.
Salah satu kasus besar yang mencuat adalah dugaan korupsi di PT ASDP dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 1,27 triliun.
Selain itu, pada 26 September 2024, KPK menetapkan empat tersangka baru dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan proyek Bandung Smart City yang bersumber dari APBD Kota Bandung tahun anggaran 2020-2023.
Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia, dengan dampak yang merugikan keuangan negara dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Komentar