Medan-BP: Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Sumut, Komisaris Besar Polisi Armia Fahmi memimpin rapat kerja terkait dengan pemberantasan pungutan liar (Pungli) diwilayah tugasnya.
Kegiatan rapat kerja Unit Pelayanan Pungutan Liar (UPP) Provinsi Sumut ini digelar melalui video confrence (Vidcon) di Lantai IV, gedung Mapolda Sumut, Jalan Sisingamangaraja, KM 10,5 Medan, Selasa 26 Januari 2021.
Komisaris Besar Polisi Armia Fahmi bertindak sebagai Ketua UPP Provinsi Sumut ini berpesan agar seluruh tim saber pungli ditingkat daerah terus bekerja secara maksimal sehingga tercapainya tujuan yang selaras.
“Jadi, program kerja telah disampaikan dan akan dilaksanakan, saya selaku ketua saber pungli Sumut sangat berterima kasih kepada tim gabungan, karena telah bekerja dengan maksimal. Bagi yang belum maksimal, saya meminta agar lebih maksimal lagi. Ini saya tegaskan kepada seluruh tim saber pungli di Sumut maupun di setiap daerah yang ada di Sumut,” kata Armia Fahmi.
Menurutnya, tim saber pungli harus bisa mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Jika sudah dicegah tetap melakukan pungli, maka tim harus melakukan penindakan.
“Setiap bulan saya berkeinginan agar seluruh tim saber pungli didaerah membuat laporan harian. Saya akan melakukan evaluasi. Saya akan minta selalu evaluasi via vidcon. Saya ingin agar masing masing UPP memaparkan laporan harian selama 30 hari dan report masing masing. Lakukan pencegahan penindakan, intelijen maupun yustisi. Laporan harian yang dibuat akan ditembuskan ke Bapak Kapolda, Gubernur, Irwasum dan bahkan sampai ke Menteri. Laporan saber pungli akan direkap selalu, jadi jika kinerja belum maksimal, maka harus ditingkatkan,” terangnya.
Pengakuan Armia, mereka tidak bisa menghilangkan prilaku koruptif dari seorang koruptor. Namun, mereka berkeyakinan bahwa praktek pungli bisa dicegah agar tidak merugikan orang lain maupun negara.
“Memang kita belum bisa menghilangkan tapi kita bisa mencagah orang melakukan sosialisasi dan lainnya agar pungli ataupun korupsi tidak terjadi. Kita harus bekerja dengan maksimal seperti harapan pemerintah pusat yaitu Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi. Beliau berkeinginan agar seluruh daerah di Indonesia mempunyai predikat pemerintahan yang bersih,” tuturnya.
Kemudian, setiap pimpinan pemerintahan di kabupaten atau kota, seperti Bupati atau wali kota. Keduanya mempunyai visi dan misi yang sama sehingga mencapai keselarasan.
“Integritas harus dijalankan. Penyalahgunaan pelanggaran aturan, harus ditiadakan, prilaku korupsi harus dicegah. Kita semua yang hadir disini harus membudayakan tidak menerima suap. Pastinya, kita semua yang ikut rapat kerja ini lebih paham untuk bekerja lebih maksimal,” terangnya.(BP/Reza)
Komentar