HarianBatakpos.com – Istana akhirnya menepis rumor yang berkembang mengenai pergantian sejumlah Penjabat (Pj) Gubernur di beberapa provinsi, termasuk Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Selatan (Sumsel), dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, memastikan bahwa pergantian ini murni urusan birokrasi dan tidak ada kaitannya dengan Pilkada Serentak 2024.
“Ini Murni Manajemen Birokrasi, Bukan Politik!”
Dalam wawancaranya dengan detikBali, Ngabalin menegaskan bahwa pergantian ini adalah hal biasa dalam pemerintahan. “Jangan ada orang yang mengaitkan dengan politik, ini normal, kerja pemerintahan,” ujarnya pada Sabtu (22/6/2024).
Proses Manajemen oleh Kemendagri
Ngabalin menjelaskan bahwa pergantian ini merupakan bagian dari upaya manajemen tata kelola birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Kami dari Kantor Staf Presiden harus menjelaskan kepada teman-teman agar tidak terjadi stagnansi dalam provinsi. Ini benar-benar soal manajemen yang dilakukan Kemendagri,” paparnya.
Komunikasi dengan Mendagri Tito Karnavian
Ngabalin juga mengungkapkan bahwa ia telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai pergantian ini. Menurut Tito, rotasi ini perlu dilakukan karena beberapa Pj Gubernur akan maju dalam Pilkada Serentak 2024. “Beliau menyampaikan bahwa ini perlu dilakukan untuk memastikan pejabat yang kompeten tetap memimpin pemerintahan daerah,” jelas Ngabalin.
Rotasi untuk Kelancaran Pemerintahan
Ngabalin menambahkan bahwa rotasi dan mutasi pejabat adalah hal biasa dalam birokrasi untuk menjaga kelancaran pemerintahan. “Pada prinsipnya, departemen dalam negeri harus melakukan mutasi dan rotasi karena ada beberapa pejabat gubernur yang akan maju jadi calon gubernur,” ujarnya.
Fokus pada Efektivitas Birokrasi
Dengan klarifikasi ini, Istana berharap tidak ada lagi spekulasi yang mengaitkan rotasi pejabat dengan agenda politik. Rotasi ini diharapkan dapat memastikan efektivitas dan kelancaran birokrasi di masing-masing daerah, terutama menjelang Pilkada 2024.
Komentar