Jakarta, Batak Pos – Dalam menghadapi pencoblosan 14 Februari mendatang, penting bagi pemerintah untuk mempertahankan kondisi sosial ekonomi yang kondusif. Analisis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menunjukkan lima provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi, mengingatkan pada perlunya kebijakan bijak demi stabilitas masyarakat.
Pemerintah perlu menjaga stabilitas sosial ekonomi menjelang pencoblosan 14 Februari mendatang. Hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu menunjukkan lima provinsi, seperti DKI Jakarta dan Sulawesi Utara, memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi.
“Pada masa pemilihan seperti sekarang, isu-isu seperti pangan, pupuk, ketenagakerjaan, UMKM, dan transportasi bisa menjadi pemantik gejolak di tengah masyarakat,” jelas Direktur Center for Policy and Public Management SBM ITB, Yudo Anggoro.
Ia menekankan agar pemerintah tidak gegabah dalam merubah aturan atau regulasi yang dapat mempengaruhi stabilitas masyarakat.
“Misalnya, transportasi. Jika biaya transportasi dinaikkan, maka akan berdampak pada kenaikan harga-harga lainnya. Transportasi merupakan salah satu pendorong inflasi terbesar,” kata Yudo.
Dengan mendekati bulan puasa dan lebaran pasca-pemilu, Yudo memperingatkan bahwa isu-isu ini rawan dimanfaatkan untuk kepentingan politik, berpotensi memicu gejolak sosial.
“Pemerintah disarankan untuk lebih bijak dan seksama dalam mengambil keputusan,” tambahnya.
Pasca-hari raya, Yudo menyarankan pemerintah mengevaluasi kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat sebelum mengeluarkan kebijakan lebih lanjut.
“Dilihat dulu nanti kondisinya seperti apa, indeks harga konsumsi berapa, jadi perlu dilihat dulu indikator-indikator pendukungnya yang ter-update,” jelasnya.
Saat menyampaikan Deklarasi Pemilu Damai di Kota Makassar, Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto juga mengingatkan pentingnya menjaga kondusifitas menjelang hari pencoblosan.
“Perbedaan pilihan biasalah, tapi jangan mau kita dipecah belah. Bangsa ini punya kita bersama, mari kita jaga bersama,” ujarnya.
Komentar