Jakarta, HarianBatakpos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan pentingnya menghormati lembaga yudikatif dan legislatif di Indonesia. Jokowi mengajak seluruh masyarakat untuk menghargai setiap keputusan yang diambil oleh lembaga yudikatif dan legislatif, sebagai bagian dari upaya menjaga demokrasi yang sehat di negara ini.
Dalam sambutannya pada penutupan Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024), Jokowi menyinggung isu yang ramai diperbincangkan di media sosial, yaitu tentang “Si Tukang Kayu”. “Setelah saya lihat media sosial, salah satu yang ramai adalah soal Si Tukang Kayu. Kalau sering buka di media sosial pasti tahu Tukang Kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, kita tahu bahwa keputusan itu diambil oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Itu adalah wilayah yudikatif,” ujar Jokowi, menegaskan bahwa keputusan yang berkaitan dengan isu tersebut sepenuhnya berada dalam ranah lembaga yudikatif.
Lebih lanjut, Jokowi juga menyinggung tentang Revisi Undang-Undang Pilkada yang sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurutnya, pembahasan ini juga masih dikaitkan dengan “Si Tukang Kayu”. “Dan yang saat ini sedang dirapatkan di DPR adalah wilayah legislatif, tapi tetap saja yang dibicarakan adalah Si Tukang Kayu. Ya, tidak apa-apa, itu adalah warna-warni sebuah demokrasi,” kata Jokowi, mengingatkan bahwa perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi.
Sebagai presiden yang berada di lembaga eksekutif, Jokowi menegaskan kembali posisinya yang sangat menghormati lembaga legislatif dan yudikatif. “Saya berada di lembaga eksekutif, sebagai presiden saya sangat menghormati yang namanya lembaga yudikatif, yang namanya lembaga legislatif,” kata Jokowi.
Di akhir sambutannya, Jokowi mengajak masyarakat untuk menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. “Jadi saya, kami sangat menghormati kewenangan, keputusan dari masing-masing lembaga negara yang kita miliki. Mari kita menghormati keputusan, beri kepercayaan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses secara konstitusional,” pungkasnya.
Komentar