Medan, HarianBatakpos.com – Dalam upaya pemberantasan korupsi, independensi Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi salah satu kunci penting. Peneliti Pusat Riset Bidang Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Ismail Rumadan, menegaskan bahwa Kejagung harus tetap steril dari kepentingan politik yang dapat merusak integritas penegakan hukum di Indonesia. Jika institusi hukum ini tidak independen, maka efektivitasnya dalam melawan korupsi akan dipertanyakan.
Kejagung Harus Tegas Melawan Korupsi
Ismail menyoroti bahwa masyarakat akan kecewa jika kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi atau pengusaha besar mendapatkan perlakuan istimewa. “Misalnya, jika proses hukum diperlambat atau bahkan dihentikan karena adanya campur tangan politik, maka kepercayaan publik terhadap institusi hukum bisa runtuh,” ujar Ismail. Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya Kejagung untuk membuktikan bahwa mereka bukan sekadar alat kekuasaan, dilansir dari kompas.com.
Lebih lanjut, Ismail menyatakan, “Jangan ada upaya untuk mengebiri kewenangan jaksa. Integritas dan komitmen tinggi dari Kejagung harus terus diperkuat.” Hal ini menjadi perhatian khusus, terutama terkait revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dapat melemahkan peran kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Kewenangan penyidikan Kejagung harus diperkuat agar penanganan kasus korupsi semakin efektif.
Kejagung, menurut Ismail, harus tetap fokus dan tidak boleh lengah. “Koruptor punya banyak cara untuk mencari celah dan bahkan ‘memukul’ balik,” tegasnya. Dalam konteks ini, independensi Kejagung sangat penting agar dapat menjalankan tugasnya tanpa intervensi dari pihak manapun.
Dengan mempertahankan independensi, Kejagung dapat menjalankan peran vitalnya dalam melawan korupsi dan menjaga kepercayaan publik. Upaya ini akan memberikan dampak positif bagi penegakan hukum di Indonesia.
Komentar