Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menjelaskan bahwa kelas menengah ke bawah tidak memperoleh bantuan sosial, meskipun mereka sangat tertekan oleh gejolak harga. Menurutnya, jika harga komoditas yang diatur pemerintah terus naik, kelas ini berisiko jatuh ke garis kemiskinan. “Biasanya jika ada harga yang diatur pemerintah naik, mereka akan berubah status menjadi miskin karena pendapatannya di bawah garis kemiskinan,” kata Nailul, dikutip Senin, (15/7/2024).
Nailul menekankan bahwa tugas utama pemerintah adalah memastikan inflasi terjaga dan adanya subsidi. Subsidi yang dibutuhkan sangat penting untuk kebutuhan pokok, seperti BBM dan pendidikan. “Bagi kelompok ini, tugas utama pemerintah adalah memberikan subsidi bagi kebutuhan primer dan sekunder,” ujarnya.
Pelemahan daya beli masyarakat terekam dalam berbagai data ekonomi makro Indonesia. Tekanan daya beli ini berdampak pada realisasi penerimaan negara pada paruh pertama 2024 yang merosot cukup tajam. Selama semester I, pemerintah mencatat realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri (DN) terkontraksi sebesar 11% dibanding periode yang sama tahun lalu. Pajak sektor industri perdagangan yang memiliki porsi 24,79% dari total penerimaan pajak, hanya mencatatkan pendapatan sebesar Rp 211,09 triliun atau turun 0,8% dari tahun lalu.
Di saat yang bersamaan, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga menunjukkan penurunan selama tiga bulan berturut-turut, meskipun masih pada level optimistis atau di atas 100. IKK yang dirilis Bank Indonesia terakhir pada Juni 2024 berada pada level 123,3, jauh lebih rendah dari posisi Mei 2024 yang sebesar 125,2, bahkan anjlok dibanding posisi April 2024 yang sebesar 127,7.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abdul Manap Pulungan, meminta pemerintah untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang kontraproduktif dengan daya beli masyarakat. “Justru harus memberikan insentif,” kata dia. Kelas menengah selama ini tidak mendapatkan insentif apapun, sementara kelas bawah telah mendapatkan bantuan sosial.
Abdul menambahkan bahwa kelas menengah perlu mendapatkan perhatian khusus karena kontribusinya terhadap perekonomian cukup besar, mencapai 35%. Daya beli kelas menengah yang tertekan tentu bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. “Karena jika kelas menengah ini tidak puas, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi akan lemah,” tegasnya.
Komentar