Medan-BP: Para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan kerja Pemko Medan diminta tidak melayani kelompok Sowan dengan Ketuanya AW. Pasalnya, kelompok kerja (Pokja) Persatuan Wartawan Unit Pemko Medan pimpinan M Edison Ginting secara sah dan legal telah dilantik dan dikukuhkan oleh Walikota Medan melalui Wakil Walikota Medan Ir Akhyar Nasution, MSI di Lantai III Balai Kota Medan, baru-baru ini.
“Kita tidak mau wartawan Unit Pemko Medan ini menjadi terpecah-belah dengan adanya Kelompok Sowan ini. Sudah belasan tahun keberadaan Kelompok wartawan, baru saat ini yang menjadi terpecah belah padahal telah disepakati sebelumnya, tidak ada kelompk lain selain Pokja Persatuan Wartawan pimpinan M Edison Ginting yang sah,” tegas Amril Koto pada harianbatakpos.com di Balai Kota Medan, Senin (15/10/2018).
Dijelaskannya, keberadaan Kelompok Sowan yang memiliki anggota hanya segelintir orang ini, tidak memiliki program kerja yang jelas. Keberadaan mereka hanya menjadi beban bagi OPD apalagi pada saat hari besar Keagamaan dengan cara menebar proposal dan mendatangi para pejabat teras di lingkungan Kantor Walikota Medan.
Belakangan ini, jelas Koto yang pimpinan Media Cahaya Pembaharuan dan cahayanews.com, ada mendengar staf dan Sekretariat Humas menjadi sorotannya dan diberitakan negatif bersama segelintir kelompoknya tentang rencana studi banding Pemko Medan dan memaksakan dirinya untuk ikut berangkat lagi padahal pekan lalu baru pulang dari daerah Surakarta bersama rombongan wartawan Unit DPRD Medan.
Ironisnya lagi, dia juga mengancam staf bagian humas melalui wathshap (WA) dan SMS dan ancaman di luar kepatutan. Padahal dia salah alamat untuk protes karena tupoksi Bagian Humas hanya menyetujui keberangkatan dan merekomendasikan daftar nama-nama yang diajukan Ketua Kelompok wartawan yang sah pimpinan M Edison Ginting.
“Kalau melihat rencana keberangkatan studi banding Pemko Medan itu sudah prosedural karena wartawan diberi kesempatan mendaftar dan nantinya diseleksi oleh tim dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Sedangkan Adi Wasgo yang mengaku ketua itu, tidak mau mengikuti prosuderal itu dan dengan pongahnya menyebut anggotanya akan mencari-cari kesalahan jika tidak diikut sertakan,” ungkap Koto yang juga Ketua LSM pelangi Nusantara.
Dia juga mengaku dilaporkan ke Polresta oleh oknum AW dengan tuduhan menyebarkan berita hoax di Watshap (WA). Anehnya, dalam laporannya tidak menulis nama lengkap dan alamat, melainkan hanya nama Koto saja. Anehnya, laporannya juga mengatasnamakan pribadi bukan wartawan. Ada Apa? ini, katanya.
Sedangkan sebelumnya, AW melalui WA grup juga telah mencemarkan nama baiknya dengan mengatakan “pemilik koran tidak tahu buat berita”, pemilik koran bodoh dan kata lainnya yang dinilai tidak pantas.
“Saya merasa nama baik saya dicemarkan dihadapan pembaca dan relasi yang berjumlah ribuan. Padahal selaku pimpinan Media saya sudah berbuat terbaik memenej, mengelola dan memajukan Media saya hingga tetap eksis dan berjalan 9 tahun. Saya juga sudah balik melaporkan Adi Wasgo ke Poldasu,” tegas Koto sembari menambahkan bukti laporan pencemaran atas dirinya yang di bully Adi Wasgo turut dilampirkannya.
Ditambahkannya, adanya statement Ketua Banggar DPRD Medan Parlaungan Simangunsong yang terbit di salah satu Media dan online yang memojokkan kinerja Humas Pemko Medan dan dibantah oleh Anggota DPRD Medan itu juga dilampirkan sebagai bukti saat buat pengaduan di Poldasu.
Wartawan Bersatu
Sedangkan M Edison Ginting saat deklarasi yang dihadiri Wakil Walikota Medan Ir Akhyar Nasution dan pejabat teras Pemko lainnya, belum lama ini menyebutkan, dengan bersatunya semua wadah organisasi wartawan ini, maka ke depannya dapat menjadi mitra Pemerintah Kota Medan dalam mengekspos berita-berita pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemko Medan.
“Ketika kita semua solid dan tidak terpecah satu sama lain. Insha Allah banyak hal yuang dapat kita perbuat, terutama peningkatan kesejahteraan wartawan. Untuk mewujudkan itu saya dan kita semua harus bersatu di bawah naungan organisasi persatuan wartawan unit Pemko Medan,” ujar Ginting. (BP/EI)
Komentar