Jakarta-BP: Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Kemendagri Akmal Malik menyebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah masih mampu menjalankan fungsi pelayanan publik usai dihantam gempa dan tsunami.
Meski tidak optimal, aparatur pemerintahan Pemprov Sulteng menurutnya berupaya menjalankan fungsinya. “Fungsi-fungsi pelayanan tetap berjalan walaupun belum optimal,” kata Akmal , Selasa (2/10).
Pemprov Sulteng, lanjut Akmal, masih mampu berkoordinasi dengan Badan SAR Nasional (Basarnas) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta dari lembaga lainnya pascabencana. Dia mengatakan Pemprov Sulteng berkoordinasi dalam rangka evakuasi, penyaluran bantuan, serta pendataan korban.
Meski begitu, Akmal mengamini bahwa Pemprov Sulteng masih belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Akmal mengatakan rusaknya infrastruktur di banyak wilayah akibat gempa dan tsunami adalah faktor utama fungsi pelayanan publik Pemprov Sulteng tidak berjalan optimal.
Nantinya, lanjut Akmal, Kemendagri akan mengirim bantuan berupa sumber daya manusia untuk membantu Pemprov Sulteng. Mereka akan ditugaskan untuk membantu Pemprov Sulteng dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Tim Kemendagri hari ini berangkat ke Palu dan Donggala untuk fasilitasi pelayanan publik berjalan lebih optimal,” ucap Akmal.
Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Eko Subowo mengatakan hal serupa. Bahkan, dia mengklaim Gubernur Sulteng masih mengkoordinasikan langkah-langkah penanganan pascabencana.
“Gubernur mengkoordinasikan langsung kegiatan OPD dari tenda-tenda posko pemprov di halaman rumah jabatan gubernur di Jalan Mohammad Yamin,” ucap Eko.
Eko mengatakan hal itu dipilih Gubernur Sulteng lantaran di rumah jabatan lebih aman dibandingkan di Kantor Pemerintahan Sulteng. Dia memastikan listrik dan saluran komunikasi di rumah dinas gubernur masih berfungsi. “Sementara di kantor gubernur hanya ada tugas piket,” kata Eko.
Eko menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Palu juga masih mampu menjalankan fungsinya. Dia melihatan kantor pemerintahan Kota Palu sangat sibuk. “Karena di halaman ada posko pemkot dan posko penampungan pengungsi,” ucap Eko.
Namun, ada kabar kurang mengenakkan dari pemerintah Kabupaten Donggala. Eko mengatakan hingga saat ini masih belum bisa berkomunikasi dengan Pemkab Donggala pascabencana. Dia tidak bisa memastikan apakah Pemkab Donggala menjalankan fungsi pelayanan publik atau tidak. “Donggala belum ada kontak,” ujarnya.
Sementara mengenai langkah-langkah penanganan pascabencana, Eko mengatakan saat ini Korem setempat yang memegang komando. Bukan Pemkab Donggala.
“Sementar ditarik koordinasi ke Satgas yang dikoordinasikan Komandan Korem,” kata Eko.
(CnnIndonesia) BP/JP
Komentar