Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPPR) membidik untuk menarik antara 16 hingga 20 ribu investor baru di setiap penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) ritel sepanjang tahun ini.
Direktur Surat Utang Negara (SUN) DJPPPR Kemenkeu, Deni Ridwan, menyatakan bahwa target tersebut menjadi harapan untuk setiap penerbitan, termasuk pada penerbitan Obligasi Negara Ritel seri 025 (ORI025), yang baru-baru ini ditawarkan kepada masyarakat.
Pemerintah telah menerbitkan SBN ritel pertama ORI025 pada awal tahun 2024, dan berencana untuk menerbitkan sukuk ritel pada awal Maret 2024 setelah penawaran ORI025 ditutup pada 22 Februari 2024.
Deni mencatat bahwa meskipun biasanya pemesanan SBN ritel pada awal tahun cenderung menguat, namun pada awal tahun ini, pemesanan cenderung melambat dibandingkan periode yang sama pada 2023. Faktor seperti libur panjang Imlek dan Isra Mi’raj, serta hari pemungutan suara pemilu, menjadi alasan banyak investor masih menunggu dan mengamati situasi.
Namun, Deni optimis terjadi peningkatan pemesanan SBN Ritel pasca-pemilu. Proyeksinya, pemesanan ORI025 hingga periode penutupan pada 22 Februari 2024 bisa mencapai Rp15-20 triliun.
Dia juga memperkirakan bahwa partisipasi generasi Z dalam investasi SBN ritel akan meningkat pada tahun 2024, termasuk pada ORI025. Hingga saat ini, generasi milenial masih mendominasi dari sisi jumlah investor SBN ritel, meskipun dari sisi nominal, generasi X dan boomers yang mendominasi.
Untuk menggaet lebih banyak investor dari kalangan usia muda, DJPPPR Kemenkeu mengadakan berbagai strategi, termasuk menggelar acara menonton film “Gampang Cuan” dan diskusi bersama terkait investasi ORI.
Deni menekankan bahwa berinvestasi di SBN tidak hanya menguntungkan bagi masyarakat, tetapi juga membantu dalam pembangunan dan keuangan negara. Besaran nominal bukanlah masalah dalam berinvestasi, yang penting adalah menumbuhkan kebiasaan berinvestasi terlepas dari besarnya nominal, serta tidak hanya mengandalkan pada tabungan.
Dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam investasi, Kemenkeu berharap bisa mengubah paradigma dari masyarakat “saving society” menjadi “investing society”, yang dapat memberikan pendanaan dengan jangka waktu lebih panjang dan membantu masyarakat menyiapkan masa tua dengan lebih baik.
Komentar