Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan pentingnya perencanaan di sektor pertambangan untuk mencapai keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Menurut Inspektur Tambang Madya/Koordinator PPNS Minerba, Sulistiyohadi, kunci dari keberhasilan tambang terletak pada perencanaan yang baik.
Kegiatan pertambangan dianggap sebagai bentuk kegiatan ekstraktif yang merusak alam dan lingkungan untuk sementara waktu. Meskipun demikian, keselamatan tambang dan pengelolaan lingkungan, terutama melalui kegiatan reklamasi atau pascatambang, dianggap sebagai hal yang paling penting dalam kegiatan tambang.
Dalam perizinan tambang, pemegang IUP dan IUPK diwajibkan menyusun dan menyerahkan rencana reklamasi dan/atau pascatambang. Reklamasi harus memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan dibuka dan lahan yang sudah direklamasi. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
Sulistiyohadi menekankan bahwa perencanaan pertambangan harus melibatkan pemerintah daerah, terutama melalui kegiatan reklamasi. Ini akan membantu tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
Kementerian ESDM mencatat bahwa pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang mencapai 7.920,77 hektare sepanjang 2023, melebihi target sebesar 111,95 persen. Realisasi reklamasi tersebut dianggap sebagai upaya untuk mencapai keberlanjutan dalam sektor pertambangan.
Komentar