Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait telah memulai tahap pembahasan komposisi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, usai pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat sore.
Menteri Sri Mulyani menyampaikan bahwa RAPBN 2025, sebagai alokasi anggaran perdana untuk pemerintahan baru, disusun sesuai dengan siklus dari APBN yang dimulai dengan pembahasan mengenai kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Pada tahap awal ini, diberikan indikasi mengenai pagu indikatif bagi kementerian dan lembaga terkait.
“Kita memulai dengan tantangan yang kemungkinan dihadapi baik dari sisi global maupun sisi ekonomi domestik, seperti terjadinya kenaikan suku bunga, inflasi, arus modal yang terpengaruh, hingga faktor-faktor geopolitik, digitalisasi, perubahan iklim, dan demografi yang semakin aging,” ujarnya.
Sri Mulyani menegaskan bahwa fokus kebijakan fiskal 2025 adalah untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkecil kesenjangan antar wilayah. Beberapa fokus utama termasuk hilirisasi, transformasi hijau, pembangunan infrastruktur, pengembangan SDM unggul, inklusivitas, dan reformasi birokrasi akan tetap menjadi prioritas.
Menteri Keuangan juga menyoroti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menekankan agar kementerian dan lembaga terus berkomunikasi dengan pemerintahan baru untuk melaksanakan program prioritas yang telah disusun.
Pembahasan RAPBN 2025 ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengelola anggaran dengan bijak, memprioritaskan pembangunan berkelanjutan, serta memperkuat ketahanan ekonomi negara di tengah dinamika global yang tidak pasti.
Komentar