Padang Sidempuan-BP : Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II (BPJNW) Provinsi Sumatera Utara kembali mendapat kucuran dana sebesar Rp232 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, untuk proyek Preservasi Jalan Nasional batas Kota Padang Sidempuan hingga jembatan Merah Kabupaten Mandailing Natal.
Namun, sampai saat ini proyek tersebut belum dikerjakan, karena masih dalam proses lelang atau tender di LPSE yang diduga sempat terjadi tender sebanyak 8 kali perubahan.
Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 12 tahap pada 25 Oktober 2021 hingga 11 Februari 2022 lalu, Kementerian PUPR telah melakukan perubahan sebanyak 8 kali proses Lelang Tender Nasional.
Hal itu di ungkapkan Hasanuddin Sipahutar selaku Pemerhati Pembangunan Tapanuli Bagian Selatan pada Harianbatakpos.com di kantornya, Rabu (2/2-22).
Dikatakan Hasan, kami berharap tender proyek Preservasi Jalan Nasional batas Kota Padang Sidempuan hingga Jembatan Merah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) harus benar-benar sesuai aturan, transparan dan tidak ada pengkondisian. Kasihan daerah kita ini belum tersentuh pembangunan Jalan Nasional.
“Panitia Lelang semestinya jangan hanya mengendepankan aspek penawaran terendah. Tapi track record peserta lelang dan kualitas pengerjaan juga perlu menjadi pertimbangan utama, dan janganlah berulang kali sampai Delapan kali perubahan Lelang Tender Jalan Nasional tersebut,” tukasnya.
Mantan anggota DPRD Kota P. Sidempuan itu juga mengharapkan semua Proyek Preservasi Jalan Nasional di Tabagsel dikerjakan dengan maksimal dan selesai tepat waktu. Terpenting ialah kualitas proyek harus dijaga dan lebih diutamakan sehingga jalan tidak mudah rusak, tegasnya.
Lanjut Hasan, pihaknya mengajak kepada semua masyarakat di Tabagsel khususnya Kota Padang Sidempuan hingga Madina untuk sama-sama mengawasi pengerjaan proyek Jalan Nasional tersebut.
“Kalau terindikasi dikerjakan asal-asalan. kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH), diminta untuk ikut mengawasi pelaksanaan proyek tersebut,” tandasnya.
Belum lama ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengharapkan pihak terkait memaksimalkan penyerapan Anggaran Tahun 2022 dalam berbagai program kerja untuk mengoptimalkan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, dengan Serapan Anggaran tersebut diharapkan Pembangunan Jalan Nasional bisa merata hingga di Tabagsel, ajaknya. (BP/AA)
Komentar