Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo, menegaskan bahwa program bantuan sosial (bansos) tidak menyebabkan kenaikan harga beras dan berkurangnya stok di pasar tradisional maupun ritel modern. Pernyataan tersebut disampaikannya di Depok, Jawa Barat, pada Selasa.
Arief menjelaskan bahwa beras bantuan pemerintah dan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) diambil dari gudang Perum Bulog, yang memiliki amanat untuk menyalurkan bansos. Ia menegaskan bahwa beras tersebut tidak diambil dari hasil panen lokal, sehingga tidak menghabiskan stok nasional.
“Jangan dibilang menghabiskan beras nasional, enggak. Itu (ada) posnya sendiri-sendiri,” ujar Arief.
Ia menambahkan bahwa kelangkaan dan kenaikan harga beras di pasar disebabkan oleh hasil panen dalam negeri yang di bawah 1 juta ton, sementara kebutuhan beras di Indonesia mencapai 2,5 juta ton hingga 2,6 juta ton.
“Karena dari panen lokal kemarin angkanya di bawah 1 juta ton, kebutuhan sebulan 2,5 juta ton – 2,6 juta ton. Jadi ini mesti clear,” ungkap Arief.
Pemerintah berencana mempercepat penambahan stok beras Bulog untuk menghadapi periode Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H. Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Joko Widodo meminta kementerian dan lembaga untuk memfokuskan persiapan stok pangan guna mencegah kelangkaan atau kenaikan harga.
Stok beras di gudang Bulog saat ini sekitar 800 ribu ton, sedangkan targetnya adalah 1,2 juta ton. Pemerintah juga telah melakukan tambahan impor beras sebesar 1,6 juta ton untuk mencegah risiko kekurangan beras. Arief menyatakan bahwa cadangan beras pemerintah (CBP) perlu dimiliki untuk mencegah kelangkaan, baik akibat ancaman cuaca maupun gangguan produksi dalam negeri oleh hama.
Komentar