Medan, HarianBatakpos.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan pandangan profesional mengenai situasi terkini yang melibatkan instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, kepada kadernya untuk tidak mengikuti retret di Magelang. Dalam konteks ini, Dedi menegaskan bahwa sebagai kepala daerah, ketaatan utama haruslah kepada sistem pemerintahan yang berlaku. “Kalau Bu Mega melarang, itu hak Bu Mega, tapi yang jelas kalau orang sudah menjadi kepala daerah maka dia harus tunduk dan patuh pada apa yang menjadi keputusan pemerintah,” ungkapnya.
Di tengah polemik ini, Dedi juga menyatakan bahwa seluruh kepala daerah di Jawa Barat berencana untuk mengikuti pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto. Ini menunjukkan komitmen mereka terhadap kepemimpinan pusat, meskipun ada tekanan dari partai politik. Dedi menekankan pentingnya ketaatan kepada pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dilansir dari Kompas.com.
Lebih lanjut, Dedi menegaskan bahwa partisipasinya dalam retret di Magelang tidak menggunakan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melainkan dari Kementerian Dalam Negeri. Hal ini menunjukkan transparansi dan keterbukaan dalam penggunaan anggaran.
Diketahui, instruksi Megawati tersebut muncul setelah situasi politik nasional yang bergejolak, termasuk penahanan Sekretaris Jenderal PDIP. Dalam situasi yang penuh tantangan ini, Dedi Mulyadi mengajak para kepala daerah untuk tetap fokus dan berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk mengikuti perkembangan yang ada.
Kepatuhan kepala daerah terhadap pemerintah pusat, terutama dalam konteks retret Magelang ini, menjadi semakin relevan. Dedi Mulyadi mengingatkan bahwa dalam menjalankan tugas, kepala daerah harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
Komentar