Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, menyarankan agar kerja sama perikanan antara pemerintah Indonesia dan Vietnam terkait budi daya lobster dikaji ulang. Menurut Halim, kerja sama ini tidak hanya tidak strategis, tetapi juga berpotensi merugikan Indonesia dengan hilangnya peluang dalam pembenihan dan pembesaran lobster untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
“Iya (dikaji ulang), selain tidak strategis, justru merugikan Indonesia karena hilangnya kesempatan pembenihan dan pembesaran lobster untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri,” ujar Abdul Halim.
Halim juga menilai bahwa pemerintah Indonesia perlu melakukan upaya pemulihan sumber daya kelautan dan perikanan di perairan nasional. Ini menjadi penting menyusul adanya eksploitasi lobster berlebihan di Indonesia, hasil kajian dari Komnas Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komjiskan).
“Harapannya, hasil kajian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengambil kebijakan serta keputusan yang sejalan dengan semangat keberlanjutan sumber daya perikanan,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyepakati kerja sama di bidang perikanan dengan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam, Le Minh Hoan. Kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan peluang investasi ke Indonesia dalam budi daya lobster.
“Ketika mereka investasi di Indonesia kita akan mendapatkan transfer teknologi, etos kerja, dan lain sebagainya,” kata Trenggono, menjelaskan bahwa melalui kerja sama ini, Indonesia akan menjadi bagian dari rantai pasok global dalam budi daya lobster.
Meskipun nilai investasi dan perusahaan investor belum diungkapkan, Trenggono menyatakan bahwa kerja sama mencakup berbagai aspek, mulai dari sektor hulu hingga hilir, termasuk pembangunan perikanan tangkap dan budi daya berkelanjutan, penjaminan kualitas dan keamanan produk perikanan, investasi, hingga pengolahan, promosi, dan perdagangan produk perikanan. Kerja sama ini juga mencakup upaya bersama dalam perlawanan terhadap praktik illegal, unreported, unregulated fishing (IUU Fishing), pertukaran informasi data perikanan, transfer teknologi, pertukaran ahli, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Komentar