Tapsel-BP : Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H Dolly Pasaribu SPt, MM mengatakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mulai 2016 hingga 2020 di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) terus mengalami kenaikan. Terakhir pada 2020, Tapsel berada di posisi 70,12.
“Kemudian, Indeks Pendidikan 67,71. Angka Rata-rata Tamat Sekolah 9,28 tahun. Harapan Usia Lama Sekolah 13,24 tahun. Angka Harapan Hidup 64,91 tahun,” ujar Dolly saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Ketua dan Wakil Ketua beserta Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumut VII di Aula Kantor Bappeda Tapsel, Rabu (9/6-21).
Lanjut Bupati, angka Kemiskinan di Kabupaten Tapsel juga turun dari 24,22 di tahun 2019 menjadi 23,98 di tahun 2020 serta disaat Kabupaten/Kota lain pertumbuhan ekonominya menurun, justru Kabupaten Tapsel mengalami tren positif 0,39 persen dan gini rasio 0,2. Untuk itu, Bupati mengharapkan sinergitas yang baik antar semua pihak demi kesejahteraan masyarakat Tapsel.
“Besar hati kami, bahwa Bapak Ketua dan Wakil Ketua serta kawan-kawan dari DPRD Dapil Sumut VII sangat memahami potensi kami di Tapsel. Dan kami akan berjuang sepenuh tenaga, guna meluluskan harapan kami dan aspirasi kami di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” harap Bupati.
Sementara itu, Ketua DPRD Provsu Drs Baskami Ginting dalam sambutannya berharap kiranya para anggota Legislatif Dapil Tapsel, dapat menampung Aspirasi Pemerintah Daerah dalam Pembangunan maupun Kesejahteraan Masyarakat.
“Dan tolong setiap ada aspirasi dari Tapsel untuk dimasukkan di Musrenbang Provinsi Sumut, tolong fotocopy-nya dikasih sama kawan-kawan di DPRD Sumut, supaya mereka sama-sama punya tanggungjawab,” katanya.
Sedangkan Ketua DPRD Tapsel Husin Sogot Simatupang pada kesempatan itu menyampaikan bahwa kewajiban untuk menyejahterakan masyarakat bukan hanya tanggungjawab Bupati dan Walikota, tetapi Pemerintah Provinsi memiliki andil yang sama.
Sebagai contoh, jika ada bangunan sekolah SMA yang rusak, maka rakyat hanya mengetahui bahwa hal itu adalah tanggungjawab Bupati/Walikota, padahal berdasarkan UU RI Nomor 23/2014 saat ini untuk SMA, SMK dan MAN wewenangnya ada di Pmerintah Provinsi.
“Contoh lain, seperti Jalan Provinsi yang berada di Kecamatan Arse, anggarannya di Refocusing pada tahun 2020. Dan saya berharap pada forum laporan pertanggungjawaban Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Tapsel ini bisa diluruskan,” pinta Politisi Partai Gerindra yang akrab disapa Sogot itu.
Begitu juga pada Dinas Pertanian Provsu Sogot meminta agar lebih selektif dalam memberikan bantuan kepada Kelompok Tani (Koptan). Jika sudah dibantu Kabupaten, jangan meminta bantuan lagi dari Pemerintah Provinsi dengan kelompok dan jenis yang sama.
“Ini menjadi Evaluasi kita dalam perbaikan Pemerintahan Satu Tahun ke depan,” tutup Sogot.
Selanjutnya kegiatan di lanjutkan dengan ekspose yang di sampaikan Bupati Tapsel serta Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution SH terkait daerah yang dipimpinnya.
Turut hadir pada Kunker Ketua DPRD Provsu Wakil Ketua DPRD Provsu Harun Mustafa Nasution, Anggota DPRD Provinsi Sumut Dapil Sumut VII, Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution, Sekdakab Tapsel Parulian Nasution, para Asisten, Staf Ahli, Pimpinan OPD Provinsi Sumut, Pimpinan OPD Tapsel, Kepala Bagian dan undangan lainnya. (BP/SP1)
Komentar