Medan, HarianBatakpos.com – Keterlibatan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, dalam struktur Komite Pengawasan dan Akuntabilitas Danantara menuai kritik tajam dari Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada. Peneliti PUKAT, Zaenur Rohman, menegaskan bahwa KPK seharusnya berada di luar struktur Danantara untuk menjaga independensi dan efektivitas pengawasan.
Zaenur menyatakan, “Seharusnya dia tetap ada di luar tetapi harus diberi akses.” Akses tersebut penting agar KPK dapat melakukan pengawasan yang efektif, termasuk dalam hal audit dan laporan-laporan keuangan. Dengan posisi KPK yang berada di dalam struktur Danantara, potensi konflik kepentingan menjadi tinggi, yang dapat mengakibatkan masalah baru, dilansir dari kompas.com.
Lebih lanjut, Zaenur menegaskan, “Kalau suatu saat terjadi tindak pidana korupsi, padahal dia menjadi bagian dari Danantara itu sendiri, mau bagaimana?” Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran bahwa keterlibatan KPK dalam struktur ini dapat melemahkan fungsi pengawasan dan meningkatkan risiko korupsi.
Zaenur juga mengusulkan agar Komite Pengawasan dan Akuntabilitas diisi oleh profesional yang memiliki kompetensi dan komitmen untuk melakukan pengawasan secara penuh. “Bukan ex-officio hanya ditempel ini,” tambahnya, menekankan pentingnya profesionalisme dalam pengawasan.
Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, sebelumnya mengungkapkan kesulitan dalam memilih pengurus yang tepat. “Untuk mendapatkan orang-orang yang baik, orang-orang yang terpilih, dan mempunyai track record yang jelas, itu ternyata tidak mudah,” ujarnya dalam konferensi pers.
Dengan kritik ini, PUKAT UGM mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali struktur Danantara agar pengawasan terhadap penggunaan dana publik bisa dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Komentar