Polda Sumut Ungkap 414 Kasus Narkoba Jelang Hari Bhayangkari-79 | Polsek Patumbak Tembak Pelaku Pencurian Sepeda Motor | 27 Kasus Covid-19 Terbaru Ditemukan di Surabaya Warga Diminta Waspada Penularan Lokal | AS Serang Fasilitas Nuklir Iran, Dunia Bereaksi Keras | TEROR BOM LAGI! Pesawat Saudia Mendarat Darurat di Kualanamu, 387 Penumpang Selamat |

Politik

Beranda » Berita » Ketua Umum GCP: Kembalinya Jokowi ke Politik dan Desakan Pemakzulan Gibran Harus Hormati Hak dan Konstitusi

Ketua Umum GCP: Kembalinya Jokowi ke Politik dan Desakan Pemakzulan Gibran Harus Hormati Hak dan Konstitusi

7 jam yang lalu •

Ketua Umum GCP, H. Iwan Kurniawan. Foto/ist

Jakarta, harianbatakpos.com – Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP), H. Iwan Kurniawan, menanggapi sejumlah isu hangat di dunia politik Tanah Air, mulai dari wacana kembalinya Presiden RI ke-7, Joko Widodo, ke kancah politik sebagai calon Ketua Umum PSI, hingga desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Iwan, kembalinya Jokowi ke dunia politik adalah bagian dari hak konstitusional setiap warga negara.

“Jabatan Presiden memang ada batasnya. Pak Jokowi sudah memimpin selama 10 tahun dan kini kembali menjadi masyarakat sipil seperti yang lain. Jika beliau mau terjun lagi ke politik praktis, itu hak prerogatifnya sebagai warga negara,” ujar Iwan dalam pernyataannya, Selasa(24/6/2025).

Baca Juga : Kasus Ijazah Palsu: Polda Metro Jaya Periksa Ade Darmawan

Ia menambahkan bahwa siapa pun berhak berkumpul dan berorganisasi di partai politik.
“Kalaupun beliau nanti dicalonkan sebagai Ketua Umum PSI, itu juga kewenangan internal partai. Tidak ada satu pun pihak yang bisa melarang,” tegasnya.

Namun, Iwan juga memberi catatan bahwa wacana tersebut harus disikapi secara dewasa.
“Sebagian pihak boleh saja mengkritisi, tetapi jangan sampai nyinyir dan melampaui batas. Semua harus menghormati pilihan politik masing-masing,” kata dia.

Terkait polemik keaslian ijazah Presiden Jokowi, Iwan berpandangan bahwa transparansi menjadi kunci untuk meredam isu tersebut.

“Pak Jokowi bisa saja memilih menunjukkan ijazahnya agar polemik segera selesai. Tapi itu sepenuhnya kembali ke beliau. Sebagai publik figur, transparansi memang baik agar kepercayaan publik terjaga,” ujarnya.

Baca Juga : Fraksi PAN Dukung Langkah Prabowo Cabut Izin Tambang

Selain itu, soal desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Iwan menilai tuntutan itu tidak sesuai konstitusi.

“Pak Prabowo dan Mas Gibran terpilih secara sah oleh ratusan juta rakyat Indonesia. Mereka punya mandat selama lima tahun, hingga 2029. Kalau nanti kinerjanya kurang memuaskan, jangan pilih lagi di pemilu berikutnya. Itu cara berdemokrasi yang benar,” jelasnya.

Iwan juga mengingatkan agar semua pihak memberi ruang untuk pemerintah bekerja dan menunaikan janji politiknya.

“Masyarakat bebas berpendapat dan mengkritik, tetapi jangan merusak demokrasi dengan melanggar konstitusi. Biarkan mereka bekerja, dan mari kita kawal bersama demi kepentingan bangsa,” pungkasnya.