Jakarta-BP: Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengecam pelarangan terhadap diskusi dan aksi bertagar #2019GantiPresiden di sejumlah daerah.
Dia minta Presiden Joko Widodo tidak tinggal diam menyaksikan perkembangan politik jelang pemilu presiden 2019.
“Kontestasi pilpres paling jorok adalah ketika intimidasi terhadap mereka yang berbeda massif dan terbuka dilakukan dengan mengabaikan hukum. Yakinlah saya dan masyarakat yang lain sejatinya tidak ikut-ikutan bisa “kesal” dan bergerak. Pak @jokowi jangan biarkan demokrasi kita dirusak,” kata Dahnil Anzar Simanjuntak melalui akun Twitter @Dahnilanzar.
Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut tindakan tersebut sebagai hal yang terbodoh jelang pemilu presiden.
”Siapa pun yang melakukan persekusi itu terang perbuatan terbodoh ditengah kontestasi pilpres, dan alam keterbukaan demokrasi, siapa pun berhak teriak ganti presiden atau tidak,” kata dia.
Khususnya rencana acara diskusi di Bangka Belitung yang akan dihadiri Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet dan tak diberi izin oleh polisi, tokoh Nahdlatul Ulama Akhmad Sahal menyatakan tindakan polisi sudah berlebihan.
”Saya ga suka nyinyirnya Ratna dan Rocky ke Jokowi, yang seringkali menghina akal sehat. Tapi saya ga setuju pelarangan terhadap diskusi mereka. Tindakan polisi ini berlebihan. Salah satu esensi demokrasi adalh kesediaan kita untuk berbagi ruang dengan pihak yang kita benci,” kata dia.
Direktur Eksekusitif Charta Politika Yunarto Wijaya menyebut pelarangan terhadap diskusi dan aksi ganti presiden bisa merugikan Joko Widodo yang kini maju jadi calon presiden lagi. Menurut dia aksi itu bukan gaya Jokowi.
“Sikap berlebihan melarang diskusi-diskusi dan gerakan 2019 ganti presiden adalah “kampanye” terburuk buat incumbent… Dan ini bukan gaya khas seorang @jokowi ketika sedang bertarung… Entah gaya siapa…” kata @yunartowijaya. (AKURAT/JP)
Komentar