Peristiwa Viral
Beranda » Berita » Kontroversi dalam Koordinasi Penanganan Pemilu, Jaksa vs Ketua Bawaslu

Kontroversi dalam Koordinasi Penanganan Pemilu, Jaksa vs Ketua Bawaslu

HarianBatakpos,com, JAKARTA  BP: Sebuah video viral di TikTok memperlihatkan momen protes keras seorang jaksa terhadap Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dalam acara Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu. Acara tersebut bertema “Mengawal Pemilihan Kepala Daerah yang Jujur dan Adil” dan berlangsung di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Kalimantan.

Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @eowhuihui pada Minggu (30/6/2024), jaksa tersebut dengan tegas mempertanyakan tanggung jawab Bawaslu terhadap pembiayaan makanan bagi para saksi dalam kasus-kasus Pemilu 2024. Ia menyoroti bahwa tugas memberi makan saksi seharusnya menjadi tanggung jawab Bawaslu, namun jaksa-jaksa yang terlibat malah harus menanggung sendiri, seperti dilansir dari KBRN.

“Bayangkan pak, perkara Pemilu, jaksa yang harus kasih makan saksi, padahal itu tugasnya Bawaslu. Jaksa yang harus ke sana kemari, panggil-panggilan pak, padahal itu anggarannya ada di Bawaslu, tapi mana kalian Bawaslu,” ujar jaksa tersebut dalam video tersebut.

Proyek Monumen Reog Ponorogo Butuh Dana Tambahan

Perkataan tajam dari jaksa itu tidak hanya mengejutkan tetapi juga disambut dengan tepuk tangan dari tamu undangan yang hadir dalam acara tersebut. Bahkan, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja sendiri terlihat tersenyum menjelang penjelasan lebih lanjut dari jaksa tersebut.

Jaksa yang tidak disebutkan namanya dalam laporan tersebut menegaskan bahwa kritikannya bukanlah bentuk kemarahan, melainkan sebagai upaya untuk menyoroti ketidakselarasan dalam koordinasi antara kejaksaan dan Bawaslu dalam penanganan kasus-kasus Pemilu. Ia menyatakan bahwa koordinasi tersebut masih belum berjalan dengan baik dan mengharapkan agar Bawaslu dapat lebih tegas dalam menangani perkara-perkara pemilu.

“Bayangkan pak, kalau jaksa bilang bisa naik, kenapa kalian tidak bisa ikut yang membawa ke persidangan kami. Ketika jaksa bilang naik, teman-teman Bawaslu bilang tidak, katanya minta petunjuk dulu sama Bawaslu Provinsi, kenapa minta petunjuk?” tegasnya.

Jaksa tersebut mengkritik bahwa ada kecenderungan Bawaslu untuk terlalu sering meminta petunjuk atau izin kepada Bawaslu Provinsi dalam pengambilan keputusan yang seharusnya lebih mandiri. Menurutnya, hal ini seharusnya tidak terjadi karena semua substansi perkara Pemilu sudah ada dan tidak memerlukan persetujuan tambahan dari pihak lain.

Viral di TikTok: Aksi Ibu Tinggalkan Anak Kecil untuk Mengemis

“Kalau minta petunjuk itu kalau tanpa substansi, misalnya anggaran kurang, baru minta petunjuk sama bapak. Masa kalau saksi dipanggil harus minta persetujuan, itu keputusan Gakkumdu dong siapa yang mau dipanggil,” lanjutnya.

Kejadian ini menggambarkan ketegangan dan ketidaksesuaian yang terjadi dalam koordinasi antara instansi yang terlibat dalam pengawasan dan penanganan perkara Pemilu di berbagai wilayah. Jaksa yang mengeluarkan kritik kerasnya berharap agar Bawaslu dapat lebih efektif dalam mendukung proses hukum dan mengurangi beban administratif yang tidak perlu bagi pihak kejaksaan.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam tanggapannya tidak menanggapi langsung kritik dari jaksa tersebut dalam video yang beredar luas di media sosial. Meskipun tersenyum, reaksi Bagja menunjukkan bahwa isu koordinasi ini memang perlu direspon dengan serius untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu di masa mendatang.

Implikasi bagi Pengawasan Pemilu ke Depan

Peristiwa ini memberikan gambaran bahwa meskipun terdapat peraturan yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi terkait Pemilu, koordinasi yang efektif antara kejaksaan dan Bawaslu masih menjadi tantangan besar. Kritik yang dilontarkan oleh jaksa melalui video tersebut mencerminkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan sinergi dan komunikasi antarlembaga guna menjaga integritas dan transparansi dalam setiap tahapan pemilu di masa depan.

Video protes jaksa terhadap Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu menjadi bukti konkret bahwa masih terdapat tantangan besar dalam koordinasi antarlembaga terkait pemilu di Indonesia. Kritik yang diungkapkan melalui media sosial mencerminkan harapan untuk perbaikan sistem pengawasan yang lebih efektif dan efisien, demi menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Postingan Terpopuler

BatakPos TV

Kominfo Padang Sidempuan

Kominfo Padang Sidempuan