Jakarta-BP: Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah program pemerintah yang memiliki akronim nyeleneh dan berbau seksualitas. Ia menilai nama-nama tersebut merendahkan etika dan harus segera diubah.
“Ini menyedihkan. Semua program seharusnya menjaga etika tinggi. Penyebutan mungkin untuk memudahkan, tapi tidak bisa ditolerir karena merendahkan etika,” ujar Mardani pada Minggu (7/7/2024).
Mardani meminta agar nama-nama program seperti SiPEPEK segera diganti dan mengajak masyarakat untuk melaporkan jika menemukan singkatan yang tidak pantas.
Program dengan Nama Kontroversial
Beberapa program yang mendapat sorotan antara lain:
- SiPEPEK: Sistem Informasi Administrasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dari Kabupaten Cirebon.
- SITHOLE: Sistem Informasi Konsultasi Online dari Pengadilan Negeri Semarang.
- SISKA KU INTIP: Sistem Integrasi Kelapa Sawit Sapi Berbasis Kemitraan Usaha Inti-Plasma dari Pemprov Kalimantan Selatan.
- SIMONTOK: Sistem Monitoring Stok dan Kebutuhan Pangan Pokok dari Kota Surakarta.
- Sisemok: Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan dari Kabupaten Pemalang.
- SICANTIK: Sistem Pencatatan Kehadiran & Kinerja dari Kabupaten Bogor.
- Siganteng: Sistem Informasi Ketenagalistrikan Jawa Tengah.
- Sipedo: Sistem Pelatihan Berbasis Data Online dari Kabupaten Sumedang.
- Mas Dedi Memang Jantan: Program dari Kota Tegal untuk perlindungan pekerja Bukan Penerima Upah (BPU).
- i-Pubers: Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Kementan.
Nama-nama ini, terutama SiPEPEK dan SISKA KU INTIP, dinilai terlalu vulgar dan tidak sesuai dengan norma etika.
Mardani menekankan pentingnya perubahan segera pada nama-nama program tersebut agar lebih sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika publik. “Segera diubah dan disesuaikan dengan kaidah ilmiah,” tegasnya.
Komentar