Bandung, HarianBatakpos.com – Program barak militer untuk anak nakal yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menuai sorotan tajam dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Ketua KPAI Ai Maryati Solihah menyebut program tersebut berpotensi melanggar hak anak, karena belum mengacu pada standar asesmen profesional dan perlindungan anak yang komprehensif.
Dalam jumpa pers virtual pada Jumat (16/5/2025), Ai Maryati mengungkapkan bahwa KPAI telah melakukan pengawasan langsung ke barak militer di Purwakarta dan Bandung. Ia menilai, keterlibatan anak dalam program tersebut masih bermasalah, khususnya dari aspek rujukan psikologis dan asesmen individu.
“Kalau dari edaran yang dikeluarkan hanya disetujui orang tua, kerja sama pemda dengan jajaran TNI. Gimana dengan referensi rujukan persetujuan? Pertama dari psikolog ahli yang memahami perkembangan anak,” jelas Ai.
Lebih lanjut, Ai menjelaskan bahwa penempatan anak ke barak militer tidak didasarkan pada hasil asesmen psikologi profesional, melainkan hanya ditentukan oleh guru bimbingan konseling (BK). KPAI juga menemukan adanya intimidasi terhadap siswa yang menolak ikut program, seperti ancaman tidak naik kelas.
Menurut KPAI, potensi pelanggaran hak anak sangat mungkin terjadi karena minimnya referensi asesmen yang sahih dan belum adanya standar operasional yang baku.
“Kami mengharapkan tak terjadi pelanggaran hak anak ini, tapi potensi mengarah ke situ ada. Di antaranya hilangnya referensi asesmen yang jelas. Bahkan ada 6,7 persen anak mengatakan tidak tahu mengapa mereka ada di program ini,” tegas Ai.
Selain itu, KPAI juga menyoroti belum optimalnya implementasi regulasi perlindungan anak dalam program tersebut. Tak hanya itu, KPAI mendapati bahwa alasan anak-anak dikirim ke barak militer kebanyakan karena kebiasaan merokok dan membolos, bukan karena keterlibatan dalam tawuran seperti yang selama ini diasumsikan publik.
Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menambahkan, “Temuan ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali terhadap ketepatan sasaran peserta dalam pelaksanaan program.”
Program pendidikan militer anak di Jawa Barat memicu perdebatan serius karena beririsan langsung dengan prinsip perlindungan anak. KPAI meminta agar Pemprov Jabar mengevaluasi pendekatan ini dan memastikan program pendidikan karakter tidak melanggar hak dasar anak.
Ikuti saluran Harianbatakpos.com di WhatsApp:
https://whatsapp.com/channel/0029VbAbrS01dAwCFrhIIz05
Komentar