Mewakili BPKD Bengkulu Alfarizal Fadlan juga turut melaporkan untuk tahun 2020. Menurutnya, target PBBKB sebesar Rp105 Miliar dengan realisasi sebesar Rp122 Miliar atau 115 persen. Sedangkan untuk tahun 2021, sambung Alfarizal, target PBBKB sebesar Rp206 Miliar dengan realisasi per Juni sebesar Rp91 Miliar atau sudah 44 persen. Progress per bulan, sebutnya, baru naik 2 persen.
“Year-to-year mengalami kenaikan. Contohnya April 2020 kita terima Rp10 Miliar, April 2021 kita terima Rp15 Miliar. Mei 2020 kita terima Rp7 Miliar, Mei 2021 kita terima Rp20 Miliar. Dan Juni 2020 kita terima Rp8,4 Miliar, Juni 2021 kita terima Rp21 Miliar. 90 persen dari Pertamina, wapu lain 10 persen. Kami telah menandatangani MoU dengan Pertamina tanggal 15 Maret untuk pertukaran data,” urai Alfarizal.
Pada sesi diskusi KPK menerima berbagai masukan. Salah satunya kemungkinan pemasangan alat rekam pajak atau taping box dengan harapan data penerimaan PBBKB lebih akurat. Masukan tersebut akan ditampung dan KPK akan fokus terlebih dulu dengan implementasi PKS serta evaluasi pengaruh perubahannya.
Menutup kegiatan, KPK meminta masing-masing pihak untuk memahami dan melaksanakan bahwa ikhtiar ini adalah untuk bersama-sama meningkatkan transparansi dan akuntabilitas atas pajak daerah khususnya dari PBBKB.
Untuk itu, kata Maruli, bagi yang belum melaksanakan rekonsiliasi data sesuai MoU dan PKS yang telah ditandatangani, maka minggu depan wajib melaksanakan. Khususnya, tegas Maruli, Sumut dan Kepri.
KPK, sambung Maruli. juga meminta Inspektorat selaku Ketua Satuan Tugas Peningkatan Pendapatan Daerah agar memonitor penuh pelaksanaannya.
“Kami tunggu laporan rekon dan dokumen berita acara rekon maksimal 19 Juli 2021. Kami ingatkan sekali lagi, pencegahan korupsi jangan sampai menimbulkan penyalahgunaan yang lain atau praktik korupsi baru. Apalagi penyaluran-penyaluran BBM yang diduga belum akuntabel. Sumut kan banyak perkebunan, Kepri banyak pertambangan. Pembenahan sistem administrasi harus membuat oknum semakin merasa terjepit ini, susah melakukan penyimpangan,” pungkas Maruli. (BP/Reza)
Komentar