HarianBatakpos.com, JAKARTA – BP: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyelidikan terkait pengadaan 6 juta paket bantuan sosial Covid-19. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menyatakan bahwa tahap tiga, lima, dan enam dari program tersebut melibatkan sekitar 2 juta paket bantuan per tahap, sehingga total mencapai sekitar 6 juta paket.
Meskipun demikian, Tessa menekankan bahwa kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, dan belum bisa dipastikan secara definitif. KPK menduga adanya potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp 250 miliar dalam kasus pengadaan bantuan sosial presiden selama masa pandemi Covid-19. Angka tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring berjalannya proses investigasi.
Seperti disadur dari laman Lambeturah.co.id, Menurut Tessa, angka kerugian negara tersebut terus berubah seiring dengan hasil pemeriksaan saksi dan bukti-bukti yang dikumpulkan. Penambahan nilai kerugian tersebut didasarkan pada peningkatan bukti yang ditemukan selama proses penyidikan.
KPK terus menggali informasi lebih lanjut terkait dugaan korupsi dalam pengadaan bantuan sosial presiden selama pandemi Covid-19. Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut kepentingan masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial dalam situasi krisis kesehatan dan ekonomi.
KPK bertekad untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana negara, serta mengungkap setiap potensi penyelewengan yang merugikan negara dan masyarakat.
Komentar