oleh

KPK Minta DPR yang Malas Tak Digaji, Bamsoet: Pemerintahnya Juga Dong

Jakarta-BP:  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang mengusulkan agar anggota DPR yang malas mengesahkan Undang-undang tidak diberi gaji. Hal itu disampaikan dalam diskusi peringatan Hari Anti Korupsi Dunia di Jakarta, Selasa (4/12).

Menanggapi itu, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai pernyataan Saut hanya sebatas candaan. Ia pun membalasnya dengan candaan pula.

“Kalau misalnya demikian, saya setuju saja DPR tidak digaji, tapi pemerintahnya juga tidak digaji,” ujar Bamsoet di komplek DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (5/12).

Menurut Bamsoet, dalam mengesahkan Undang-undang, DPR tidak bisa bekerja sendiri. Melainkan harus bersama pemerintah. Maka ketika ada Undang-undang mangkrak tidak bisa hanya legislatif yang disalahkan.

“Saya bilang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, membuat Undang-undang itu tidak bisa sendirian DPR, bersama-sama dengan pemerintah,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang angkat bicara terkait dengan pembahasan RUU di DPR RI yang terkesan lama. Saut mengusulkan agar anggota DPR yang malas membahas dan mengesahkan undang-undang tidak perlu digaji.

“Integritas sesuatu sebuah given di setiap orang, hari ini kita bicara seperti apa anggota DPR, wakil rakyat perform di DPR, integritas itu being honest,” ucap Saut pada awak media, Rabu (5/12).

“Jadi kalau ada Undang-undang disahkan DPR itu honest enggak sih? Orang yang enggak berintegritas itu enggak bisa digaji. Jadi, kalau DPR enggak selesai-selesai bahas UU, jangan digaji pak ketua,” imbuhnya.

 

(JawaPos) BP/JP

Komentar

News Feed