Medan, HarianBatakpos.com – Kunjungan DPRD Malang ke IKN (Ibu Kota Nusantara) di Kalimantan Timur telah memicu kontroversi yang signifikan. Di tengah seruan efisiensi anggaran dari pemerintah, kunjungan ini dianggap bertentangan dengan prinsip efisiensi yang diharapkan. Presiden Prabowo Subianto telah mengingatkan pentingnya mengurangi perjalanan dinas yang tidak mendesak. Namun, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Malang, termasuk Tantri Bararoh dan Rodhiyah Ahla Samar, tampak bersantai di kawasan IKN, menimbulkan pertanyaan besar tentang urgensi kunjungan tersebut, dilansir dari Kompas.com.
Kritik tajam datang dari berbagai pihak, termasuk Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek), Asep Suriaman. Ia menyatakan, “Tentu kalau memang itu hanya sekedar kunjungan kerja biasa tanpa ada asas manfaat bagi masyarakat Kabupaten Malang, maka sangat disayangkan ya.” Asep menegaskan bahwa perjalanan dinas yang dilakukan anggota DPRD harus memiliki dampak positif bagi masyarakat.
Dalam konteks ini, Tantri Bararoh, sebagai Ketua Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, diharapkan dapat lebih peka terhadap situasi yang dihadapi partainya. Asep mengingatkan bahwa PDI Perjuangan sedang menghadapi tantangan besar, sehingga anggota partai harus menunjukkan empati. “Perjalanan dinas yang dilakukan Tantri ini kan hanya selang beberapa waktu setelah Bu Mega menandatangani surat penundaan para kepala daerah terpilih,” tambahnya.
Kunjungan ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap arahan pemerintah dalam hal efisiensi anggaran. Asep menutup komentarnya dengan pernyataan tegas, “Pemerintah sudah menggelorakan efisiensi anggaran. Tapi mereka wakil rakyat tetap tak patuh.” Kunjungan DPRD Malang ke IKN jelas menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat dan tindakan wakil rakyat.
Komentar