Medan-BP: Pelaksanaan Rapid test yang dilakukan kepada sebagian pedagang terkesan pemborosan dan mengeluarkan anggaran yang besar. Sejatinya anggaran itu lebih baik di serahkan langsung buat masyarakat yang membutuhkan.
Ketua DPD Asosiasi Pedagang Pssar Seluruh Infonesia (APPSINDO) dan Ketua LSM Penjara berbicara apada wartawan di Medan, Kamis (2/7/2020) menjawab pertanyaan rapid test dilakukan kepada pedagang serta dugaan tebang pilihnya Dinas Sosial Medan dalam menyalurkan dana Covid-19 ke masyarakat.
Adi didampingi Sekjennya Zulfikar menyebutkan, coba bayangkan kalau seluruh pedagang harus di tes di tambah lagi pekerja berapa biaya yg harus di siapkan untuk itu.
Pedagang Pusat Pasar saja jumlahnya lebih kurang 5000 orang di tambah lagi satu kios anggotanya 2 0rang per kios udah berapa orang yg harus di tes 20000 orang aja dan jika dikalikan sudah berapa miliar jumlahnya.
Bagusnya. Lanjut Adi lagi, anggarannya di bagi kemasarakat yang sama sekali belum dapat bantuan apapun selama ini karena cukup banyak masarakat miskin yang sama sekali belum dapat bantuan apa-apa.
Sementara Kepala Dinas Sosial Suhendar telah berjanji semua masarakat yg terdampak covit 19 harus dapat bantuan dan berhak menerimanya tapi di lapangan yang terjadi apa yang dapat malah orang2 tertentu yang ada hubungannya dengan aparatur tertentu yang menangani bantuan covit 19 itu.
Sementara masarakat yang seharus nya dapat, sama sekali tidak dapat kami dari LSM Penjara sudah 3 kali datang ke Dinas Sosial untuk mempertanyakan kembali tentang ucapan beliau sebelumnya sesuai janjinya itu semua dapat dan berhak dapat bantuan covit 19 dan sudah ada anggarannya.
Ironisnya, di lapangan hanya orang-orang tertentu yg dapat bantuan covid-19 itu dan sampai saat ini Kadis tidak pernah lagi dapat kita jumpai malah kami, kemaren datatg lagi untuk mempertanyakan itu, malah kami di bola-bola.
“Humas nya bilang bapak tidak ada di tempat dan bahkan mereka bilang besok kami hubungi bapak tapi sampai saat ini mereka belum bisa dikonfirmasi. Memang kami dari LSM penjara sudah ada rencana untuk mengadakan aksi demo terkait bantuan covid- 19 yg tidak tepat sasaran itu,” tegas Adi Warman serius.
Bila Kadis Ssial itu tidak bisa menjelaskan kenapa bantuan itu tidak tepat sasarannya dan hanya di nilai tebang pilih, lanjutnya lagi, kami akan sampaikan kepada Plt Walikota Medan.
Plt Walikota Medan seharusnya jeli tentang bantuan covit 19 apa sudah maksimalkah bantuan dan sudah tepat sasaran kah bantuan yang diberikan kepada masarakat yang membutuhkan itu.
Untuk itu Adi Warman berharap kepada Pemerintah kuhusnya Sumut mulai dari Gubernur, Walikota, Bupati sampai ke Ke pling harus betul-betul jeli dan transparan lah dlm bantuan covit 19 jangan tebang pilih dan jgn hanya beritakan yg tidak sesuai dengan fakta di lapangan. (BP/EI)
Komentar