Medan-BP: Puluhan Mahasiswa dan Pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Sumatera Utara (AMK-SU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Polda sumatera Utara (Sumut) Kamis, 17 Desember 2020.
Massa memperotes adanya dugaan mark up dan korupsi berjamaah dengan 35 Anggota DPRD Kabupaten Batubara priode 2014-2019. Itu juga terungkap berdasarkan temuan LHP Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) tahun Anggaran 2018.
“Kami mengungkapkan rasa kekecewaan kami terhadap 35 Anggota DPRD Kabupaten Batubara priode 2014-2019. Kami duga mereka telah melakukan konspirasi dan penyelewengan jabatan serta tindak pidana Korupsi. Berdasarkan hasil Audit BPK RI tahun anggaran 2018 dimana adanya kelebihan pembayaran yang tidak sesuai, yaitu pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Dana Operasional Pimpinan, Tunjangan Reses, Serta tunjangan perumahan dan Beras yang merugikan Negara senilai Rp 1,3 milyar,” kata Amril Harahap selaku Koordinator aksi, melalui release yang diterima oleh media, Jumat 18 Desember 2020.
Hal ini juga diungkap oleh Awaluddin Nasution selaku ketua AMK-SU, dia menilai bahwa temuan BPK RI ini adalah bukti bahwa DPRD Kabupaten Batubara tidak pantas untuk dibanggakan sebagai wakil rakyat dan penyambung lidah rakyat.
“Kami juga menduga aparat penegak hukum Polres Batubara tutup mata atas kasus ini. Maka Kami AMK-SU meminta Kapolda Sumut untuk Membentuk tim penyidikan untuk menuntaskan dugaan korupsi berjamaah ini,” tandasnya.
Perwakilan dari Humas Polda Sumut, Komisaris Polisi T Matanari yang menerima aspirasi dari massa mengaku akan menindaklanjuti kepada pimpinannya.
“Nantinya, rekan rekan mahasiswa akan kamu sampaikan kepada pimpinan, terima kasih,” terangnya.(BP/Reza)
Komentar