Medan, HarianBatakpos.com – Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pilkada Jujur Kota Medan menggelar aksi demo di depan kantor KPU Kota Medan. Mereka menuntut agar Pilwalkot Medan 2024 dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).
Sekitar pukul 14.30 WIB, mayoritas pendemo yang mengenakan pakaian serba putih mulai memadati dan berorasi di Kantor KPU Medan yang berada di Jalan Kejaksaan. Sebuah mobil pikap yang dilengkapi dengan speaker turut digunakan untuk menyuarakan tuntutan mereka.
Namun, sekitar pukul 15.00 WIB, hujan deras mengguyur lokasi. Massa aksi akhirnya memilih mundur sejenak untuk berteduh di sekitar tempat tersebut.
Kemudian pada pukul 15.55 WIB, massa kembali berkumpul di depan kantor KPU Medan dan menyampaikan aspirasinya kembali. Mereka masih menunggu kehadiran Ketua KPU Medan untuk memberikan tanggapan terkait aksi demonstrasi yang berlangsung hari ini.
Koordinator Gerakan Aksi Aliansi Pilkada Jujur, Datuk Wandi, mengatakan pihaknya mendesak KPU Medan untuk segera melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Hal ini didasarkan pada situasi bencana banjir besar yang melanda Kota Medan saat hari pemungutan suara, sehingga dinilai menghambat partisipasi masyarakat.
“Jadi begini, di undang-undang KPU itu ada mereka buat aturan kalau ada bencana alam contohnya seperti banjir, kebakaran, keributan atau apa itukan mereka siap untuk melakukan PSU. Jadi, sementara pada tanggal 27 kemarin, Kota Medan dilanda bencana alam banjir besar-besaran hampir 88% Kota Medan dilanda banjir, jadi minat masyarakat untuk melakukan pemilihan itu sangat kecil, minim, diakibatkan mereka lebih mementingkan rumahnya ketimbang untuk memilih. Jadi kita singkat ceritanya kita kemari untuk meminta kepada komisioner KPU untuk melakukan PSU, karena 5 hari yang lalu kita sudah kemari, komisaris KPU bersedia melakukan PSU tetapi sampai detik ini mereka tidak mau menandatangani PSU tersebut,” ujar Datuk Wandi saat di wawancarai di lokasi.
Ia menegaskan bahwa aksi yang mereka lakukan bukan untuk mendukung salah satu pasangan calon (paslon) tertentu. Aksi ini dilakukan oleh masyarakat yang menjadi korban banjir dan merasa perlu untuk menyampaikan aspirasi terkait kondisi Pilkada.
“Tidak ada, kita dari masyarakat, kita korban banjir, tidak ada menyatakan salah satu paslon,” tegasnya.
Datuk Wandi juga mengaku ada temuan kecurangan yang melibatkan aparat lingkungan dalam penyelenggaraan Pilkada. Ia menjelaskan bahwa temuan tersebut telah disampaikan kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti.
“Ada, ada juga temuan-temuan di masyarakat, seperti kecurangan dari aparat lingkungan, seperti Kepling yang diarahkan oleh lurah. Selain itu, ada juga bukti-bukti yang kita terima dan sudah disampaikan ke Bawaslu kemarin, pada hari Selasa,” ujarnya.
Datuk Wandi mengaku jika tuntutan mereka tidak ditanggapi, bakal melakukan aksi lanjutan. “Kemungkinan (ada), tadi kita sudah cukup banyak massa cuma terkendala Kota Medan yang sering hujan,” tutupnya.
Komentar