Jakarta, HarianBatakpos.com – Memasuki penghujung Januari, kita akan menandai momen 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Lantas, kebijakan ekonomi apa saja yang telah diluncurkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional? Periode 100 hari pertama ini menjadi tolok ukur penting bagi masyarakat dan pengamat politik untuk menilai langkah-langkah awal pemerintahannya dalam mewujudkan visi dan program kerja ke depan.
Namun, seperti yang terlihat, awal pemerintahan baru ini tak lepas dari kebijakan yang memicu kontroversi publik, meskipun ada banyak kebijakan yang mendapat apresiasi luas. Berikut beberapa kebijakan ekonomi yang telah diimplementasikan sejak Presiden Prabowo Subianto dilantik:
1. Penghapusan Utang UMKM, Petani, dan Nelayan
Salah satu kebijakan utama yang diluncurkan adalah penghapusan utang bagi UMKM, petani, dan nelayan. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban finansial sektor-sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Dengan penghapusan utang, diharapkan sektor-sektor ini dapat lebih fokus pada peningkatan produksi dan daya saing tanpa terhambat oleh masalah utang yang menumpuk.
Meski demikian, ada beberapa kritik terkait kebijakan ini yang mengkhawatirkan kelangsungan lembaga keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan ketat dan kajian mendalam mengenai sumber modal yang digunakan agar kebijakan ini tidak berdampak buruk di masa depan.
2. Peningkatan Gaji Guru dan Tenaga Pendidikan
Prabowo meningkatkan gaji guru sebagai bentuk apresiasi terhadap peran vital mereka dalam sektor pendidikan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik serta memotivasi mereka dalam menciptakan kualitas pendidikan yang lebih baik di seluruh Indonesia.
Rincian kenaikan gaji guru dan tenaga pendidikan adalah sebagai berikut:
- Guru ASN akan mendapatkan tambahan satu kali gaji pokok per tahun.
- Guru non-ASN akan mendapatkan tunjangan tetap sebesar Rp2 juta per bulan.
- Guru PPPK golongan I akan mengalami peningkatan gaji pokok menjadi Rp3.877.000.
3. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Dalam rangka memperbaiki kualitas hidup masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil, Prabowo meluncurkan program makan bergizi gratis (MBG). Program ini sudah dimulai sejak 6 Januari 2025 untuk mengatasi masalah malnutrisi di Indonesia, yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan generasi mendatang.
Meskipun mendapat banyak apresiasi, program ini juga menuai kritik terkait kualitas nutrisi dan ketidaksukaan anak-anak terhadap menu makanan yang disediakan. Hal ini menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan evaluasi agar program MBG bisa berjalan lebih baik ke depan.
4. Penyederhanaan Pajak dan Kebijakan Pro-Investasi
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Prabowo memperkenalkan kebijakan yang menyederhanakan sistem perpajakan.
Selain itu, ia juga mendorong reformasi regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih ramah dan stabil, dengan tujuan menarik lebih banyak investor domestik dan asing untuk berinvestasi di Indonesia.
Sistem baru yang dikenalkan untuk mengelola administrasi pajak secara efisien adalah Coretax.
Namun, sistem ini belum sepenuhnya berjalan efisien, dengan banyak kendala yang dihadapi pelaku usaha di Indonesia.
Pemerintah perlu terus memantau jalannya program ini agar dapat memperbaiki proses administrasi perpajakan di Tanah Air.
5. Penurunan Harga Tiket Pesawat Domestik
Untuk mendukung sektor pariwisata dan memperlancar mobilitas masyarakat, pemerintahan Prabowo pada akhir tahun 2024 menurunkan harga tiket pesawat domestik.
Kebijakan ini bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat ke berbagai daerah di Indonesia, serta mendorong perkembangan ekonomi lokal dan sektor pariwisata.
6. Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12%
Sebagai bagian dari kebijakan fiskal, Prabowo menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 12%.
Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan infrastruktur.
Meski kebijakan ini sempat menuai kontra, pemerintah akhirnya memutuskan untuk merevisi tarif PPN 12% hanya untuk produk barang mewah yang dikenai PPnBM.
Selain itu, untuk mendorong pemulihan daya beli masyarakat, pemerintah juga memberikan sejumlah stimulus yang berlaku hingga Februari 2025.
7. Revisi DHE Jadi 100%
Dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo, ada juga kebijakan yang merevisi aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE), yang mewajibkan investor menyimpan 100% dolar hasil ekspor di dalam negeri selama satu tahun. Kebijakan ini berpotensi menambah cadangan devisa Indonesia hingga US$ 90 miliar.
Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, keputusan ini akan memperkuat likuiditas valas domestik dan mendukung stabilitas ekonomi.
Bhima Yudhistira Adhinegara dari CELIOS menambahkan bahwa kebijakan ini akan bermanfaat bagi eksportir, mengingat bank domestik dan lembaga keuangan lainnya akan lebih aktif menyalurkan kredit valas.
8. Penghematan APBN Besar-besaran
Terbaru, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja negara dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Belanja yang dipotong mencapai Rp 306,69 triliun.
I
npres ini berlaku bagi para pejabat pemerintah pusat dan daerah, serta pihak terkait lainnya untuk melaksanakan efisiensi anggaran yang lebih ketat.
Komentar