Medan, HarianBatakpos.com – Kementerian Sosial melalui Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengumumkan bahwa seleksi sekolah rakyat harus diperketat. Langkah ini diambil untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Gus Ipul menekankan pentingnya data sosial ekonomi yang akurat sebagai dasar penerimaan siswa. Pengecekan lapangan juga diperlukan untuk memastikan keabsahan data yang digunakan.
Gus Ipul menyatakan bahwa data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) akan menjadi acuan utama dalam proses ini. Verifikasi langsung akan melibatkan berbagai pihak, termasuk pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), RT/RW, serta Badan Pusat Statistik (BPS). Ini bertujuan untuk memastikan bahwa siswa yang diterima benar-benar berasal dari kalangan yang membutuhkan, dikutip dari laman kompas.com.
Sebagai contoh, Gus Ipul menyebutkan profil seorang janda buruh tani yang harus menghidupi empat anak. Kasus seperti ini adalah prioritas untuk mendapatkan kesempatan pendidikan di Sekolah Rakyat. Proses seleksi yang objektif tanpa penyimpangan adalah kunci untuk mencapai tujuan ini.
Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam mengawasi proses penerimaan siswa. Gus Ipul meminta wartawan dan masyarakat untuk melaporkan jika ada siswa yang tidak layak diterima. Dengan cara ini, diharapkan seleksi dapat berjalan transparan dan adil, tanpa adanya intervensi pribadi.
Menutup pernyataannya, Gus Ipul menegaskan bahwa siswa yang diterima harus berasal dari keluarga yang sangat membutuhkan. “Jadi bukan karena KKN, bukan karena dekat dengan mereka yang mengambil keputusan,” ujarnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan akses pendidikan bagi masyarakat miskin.
Komentar