Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menjawab berbagai pertanyaan dari Komisi I DPR RI terkait maraknya judi online. Dalam rapat kerja yang diadakan di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2024), Budi Arie juga menanggapi insiden polwan di Mojokerto yang membakar suaminya akibat terlibat judi online.
“Ini isu yang sangat hangat mengenai judi online. Kita harus prihatin atas kasus seorang polisi yang dibakar oleh istrinya. Ternyata perempuan bisa lebih kejam dari lelaki, tanpa bermaksud stereotip gender,” ujar Budi Arie, menanggapi pertanyaan dari pimpinan Komisi I.
Pernyataan Budi tersebut disambut dengan tawa oleh peserta rapat kerja. Ia kemudian melanjutkan dengan pembahasan tentang penanganan judi online di Indonesia. Budi menyinggung kasus anggota TNI yang juga terlibat dalam judi online, bahkan sampai bunuh diri karena utang sebesar Rp 900 juta.
Sejak dilantik sebagai Menkominfo pada 17 Juli, Budi Arie menyatakan telah men-take down lebih dari dua juta konten judi online. Namun, ia menegaskan bahwa penanganan judi online bukan hanya tanggung jawab Kemenkominfo saja.
“Internet ini bersifat lintas negara, server-nya bisa berada di luar negeri. Oleh karena itu, Presiden memutuskan untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Judi Online yang diketuai oleh Kemenko Polhukam, dengan saya sebagai Ketua Bidang Pencegahan dan Kapolri sebagai Ketua Bidang Penindakan,” jelas Budi Arie.
Budi Arie menekankan bahwa pemberantasan judi online melibatkan banyak pihak dan lintas sektor, termasuk OJK, BI, dan lembaga lainnya. Ia juga menyinggung adanya transaksi judi online sebesar Rp 100 triliun dalam tiga bulan yang diungkap oleh PPATK, menunjukkan adanya indikasi pencucian uang dalam jumlah besar.
“Presiden sudah memberi instruksi agar angka transaksi judi online ini turun. Jika dalam tiga bulan mencapai Rp 100 triliun, maka dalam setahun bisa mencapai Rp 400 triliun. Ini indikasi kuat adanya pencucian uang, bukan hanya judi online,” kata Budi Arie.
Ia mengakui bahwa penanganan judi online memerlukan kerjasama lintas sektoral, termasuk koordinasi dengan lembaga internasional. Budi Arie menegaskan bahwa Kemenkominfo berkomitmen untuk terus menindak dan men-take down konten judi online, namun perlu dukungan dari berbagai instansi lain untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh.
Lebih lanjut, Budi Arie juga menyoroti pentingnya pengawasan dan regulasi yang ketat terhadap sistem pembayaran yang digunakan dalam transaksi judi online. Menurutnya, OJK dan BI memiliki peran penting dalam mengontrol aliran dana yang terkait dengan aktivitas ilegal ini.
“Saya sudah berdiskusi dengan berbagai pihak, termasuk teman-teman di lembaga keuangan. Ini bukan sekadar masalah judi online, tetapi juga masalah pencucian uang. Kita perlu kerja sama yang kuat untuk mengatasi ini,” tambah Budi Arie.
Menkominfo mengajak semua pihak untuk lebih proaktif dalam mengawasi dan melaporkan aktivitas judi online. Ia juga mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan internet dan tidak terlibat dalam kegiatan ilegal.
“Kolaborasi dan koordinasi antar lembaga sangat penting. Kami di Kemenkominfo akan terus berupaya keras untuk memberantas judi online, namun butuh dukungan penuh dari semua pihak,” tutup Budi Arie.
Dengan adanya Satgas Judi Online dan langkah-langkah yang telah diambil oleh Kemenkominfo, diharapkan upaya pemberantasan judi online di Indonesia dapat lebih efektif dan mampu menekan angka transaksi ilegal yang merugikan masyarakat dan negara. Pemberantasan ini tidak hanya melibatkan teknologi, tetapi juga pendekatan hukum dan pengawasan yang ketat dari berbagai sektor.
Komentar