JAKARTA – BP: Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo menegaskan bahwa penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Aceh-Sumatera Utara harus bebas dari utang, menghindari kejadian serupa seperti pada PON sebelumnya. Dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kemenpora dan KONI Pusat selaku Pengurus Besar PON 2024 di Jakarta, Kamis, Dito mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.
Dilansir dari ANTARA, Dito menyatakan, “Kita tidak ingin kejadian seperti PON sebelumnya, di mana ada (uang) belum terbayar atau gagal bayar Rp340 miliar.” Kasus gagal bayar pada PON Papua sebelumnya disebabkan oleh masalah dalam pemanfaatan anggaran yang bersumber dari APBD, dan pemerintah bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Menteri Pemuda dan Olahraga ini juga melaporkan kepada Presiden Joko Widodo bahwa pemanfaatan anggaran negara dalam penyelenggaraan PON harus diawasi dengan ketat. “Ini semua pemakaiannya harus ada sepengetahuan bersama,” tegas Dito.
Untuk memastikan hal ini, telah dibentuk satuan tugas (satgas) yang melibatkan berbagai instansi seperti BPKP, KPK, Polri, dan Kejaksaan, serta tim khusus dari Kementerian Dalam Negeri yang mengontrol penggunaan APBD.
PON 2024 Aceh-Sumut mendapatkan dukungan anggaran total senilai Rp516 miliar dari Kemenpora. Anggaran ini dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, termasuk bidang pertandingan di Aceh dan Sumatera Utara, serta acara seremonial pembukaan dan penutupan di kedua wilayah tersebut.
PON 2024 Aceh-Sumut yang akan berlangsung dari 8 hingga 20 September 2024, akan mempertandingkan 67 cabang olahraga, dengan pembagian 33 cabang di Aceh dan 34 cabang di Sumatera Utara. Dengan pengawasan ketat dan transparansi dalam penggunaan anggaran, diharapkan PON kali ini dapat berjalan sukses tanpa meninggalkan persoalan finansial.
Komentar