HarianBatakpos.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pihaknya bakal membuat mafia tanah tidak nyaman hingga ke akar-akarnya karena akan diusut tuntas demi memberikan keadilan bagi masyarakat. Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono berjanji akan menindak tegas setiap mafia tanah yang merugikan masyarakat.
“Kolaborasi dan semangat kita untuk memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya, ini bukan hanya menjadi jargon semata,” kata Menteri ATR/BPN di Jakarta, Senin (5/8). Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono menambahkan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan semua pihak untuk memastikan keadilan bagi masyarakat.
Selain menjadi komitmen jajaran Kementerian ATR/BPN, tambahnya, hal itu juga merupakan atensi langsung dari Presiden Joko Widodo yang tidak menginginkan adanya masyarakat Indonesia tidak mendapatkan keadilan di negeri sendiri. Kolaborasi dengan penegak hukum akan diperkuat untuk memberantas mafia tanah hingga tuntas.
Ia menuturkan bahwa negara akan hadir memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan tidak memandang latar belakang, profesi, dan sebagainya. Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono memastikan bahwa setiap warga negara akan mendapatkan kepastian hukum yang sama.
Menteri ATR/BPN tidak menginginkan ada masyarakat yang tidak mendapatkan kepastian hukum sehingga tidak bisa tidur nyenyak dan was-was akan digusur dari tempat tinggal. Sedangkan para mafia tanah dapat bersenang-senang. Pencegahan dan penanganan konflik tanah menjadi prioritas utama.
“Apalagi kalau kemudian seolah-olah justru mafia-mafia tanah tersebut yang bisa hidup dengan tenang, nyaman, bermewah-mewahan di atas penderitaan rakyat kecil, di atas penderitaan negara,” tegas Menteri ATR/BPN.
Ia mengakui bahwa salah satu isu yang selalu menjadi sorotan publik adalah urusan sengketa, termasuk konflik pertanahan khususnya yang disebabkan atau dimotori oknum-oknum mafia tanah. Kolaborasi dengan aparat hukum menjadi langkah strategis dalam mengatasi masalah ini.
Konflik tanah seperti sengketa antarwarga, antarwarga dengan korporasi, antarwarga dengan pemerintah atau kombinasi di antaranya. Bahkan tidak jarang aset-aset TNI dan Polri juga menjadi objek sengketa, tumpang tindih. Kondisi itu terjadi belasan tahun, bahkan puluhan tahun akibat ulah mafia tanah.
Menteri ATR/BPN menambahkan lembaganya juga akan memperkuat pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum atas sengketa dan konflik pertanahan. Namun, hal utama yang dilakukan adalah pencegahan. Pencegahan konflik tanah akan menjadi fokus untuk mengurangi masalah yang berlarut-larut.
Perlunya penyelesaian sengketa tanah karena kerap hal itu menjadi masalah yang berlarut-larut, bukan hanya menjadi akar permasalahan antar sesama warga bangsa, namun juga bahkan mengganggu investasi. Kerjasama dengan investor sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN membangun sinergi dengan aparat penegak hukum, seperti Polri dan kejaksaan, untuk selalu memberikan keadilan kepada seluruh pemilik tanah di Indonesia. Kepastian hukum menjadi salah satu prioritas utama dalam penanganan sengketa tanah.
“Karena ingat, bukan hanya nilai tanah yang kita hitung dari kerugian sengketa lahan, tetapi potensial lost,” ucapnya. Investasi dan pengembangan industri juga terdampak oleh masalah sengketa tanah.
Dia mencontohkan salah satunya di Jawa Tengah ketika masalah sengketa tanah terjadi di daerah Grobogan yang berlarut-larut, mengakibatkan batalnya investasi masuk. Potensi kerugian ekonomi menjadi salah satu dampak dari sengketa tanah yang berlarut-larut.
Padahal dengan masuknya investor yang ingin berinvestasi di daerah itu akan dapat menghidupkan industri, membuka ribuan lapangan pekerjaan sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat. Namun, hal itu berhenti akibat adanya sengketa tanah. Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pentingnya penyelesaian sengketa untuk pembangunan ekonomi.
“Merugilah kita semuanya. Oleh karena itu, berbicara urusan tanah ini dari lahir sampai mati, dari rakyat kecil sampai pengembangan investasi, kita ingin menegakkan keadilan dan juga membangun kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia,” kata Menteri ATR/BPN. Penegakan keadilan dan pembangunan kesejahteraan menjadi tujuan utama dari kebijakan ini.
Baca Juga: Pembangunan Papua Menjadi Kunci Mewujudkan Visi Indonesia Maju
Komentar