Raja Ampat, Harianbatakpos.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia secara langsung meninjau tambang nikel milik PT GAG Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kunjungan ini dilakukan sebagai respons atas protes masyarakat setempat dan untuk memastikan kondisi tambang nikel yang ramai diperbincangkan secara objektif dan transparan.
Dalam kunjungannya, Bahlil menegaskan bahwa ia ingin mengecek fakta di lapangan secara langsung. “Saya datang ke sini untuk mengecek langsung, untuk melihat secara objektif apa yang sebenarnya terjadi,” ujarnya di Pulau Gag, Sabtu (7/6/2025).
Tinjauan tambang nikel di Raja Ampat tersebut juga melibatkan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno. Ia menyampaikan bahwa bukaan lahan untuk tambang nikel tidak terlalu luas, dan sebagian besar sudah direklamasi. “Dari total 263 hektare, 131 hektare sudah direklamasi, dan 59 hektare di antaranya sudah dinyatakan berhasil dalam proses reklamasi,” jelas Tri.
Selain itu, hasil pengamatan dari udara menggunakan helikopter menunjukkan bahwa tidak terlihat sedimentasi di wilayah pesisir Pulau Gag. Tri menilai, secara keseluruhan, aktivitas tambang nikel tidak menunjukkan adanya masalah serius.
Namun, hingga saat ini pemerintah belum dapat memastikan kapan hasil evaluasi resmi dari Kementerian ESDM akan diumumkan. Evaluasi ini sangat penting bagi PT GAG Nikel, anak usaha PT Antam Tbk, karena akan menentukan kelanjutan operasional tambang nikel di wilayah tersebut.
Sementara itu, berdasarkan pantauan langsung di lapangan, aktivitas tambang PT GAG Nikel dihentikan sementara sejak Kamis (5/6/2025), sesuai instruksi Menteri ESDM dalam konferensi pers di Jakarta. Penghentian ini dilakukan sebagai langkah tindak lanjut atas laporan masyarakat dan untuk memastikan seluruh prosedur pertambangan telah dipatuhi.
PT GAG Nikel diketahui memiliki jenis perizinan berupa Kontrak Karya (KK) dengan nomor 430.K/30/DJB/2017 yang terdaftar di sistem MODI (Mineral One Data Indonesia). Wilayah izin tambang nikel perusahaan ini mencapai 13.136 hektare.
“Izin pertambangan di Raja Ampat ada beberapa, mungkin lima. Tapi yang beroperasi saat ini hanya satu, yaitu GAG Nikel. GAG ini milik Antam, yang merupakan BUMN,” ungkap Bahlil.
Langkah tegas Menteri ESDM ini menjadi sorotan publik, terutama di tengah isu pengelolaan tambang nikel yang terus mencuat. Kementerian ESDM memastikan evaluasi tambang nikel di Raja Ampat dilakukan secara menyeluruh dan objektif demi menjaga kelestarian lingkungan dan hak masyarakat adat.
Ikuti saluran Harianbatakpos.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAbrS01dAwCFrhIIz05
Komentar