Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengumumkan bahwa regulasi terkait penambahan kepemilikan saham Pemerintah di PT Freeport Indonesia (PTFI) dari 51 persen menjadi 61 persen sedang disiapkan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Arifin dalam sebuah konferensi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (28/3) malam.
Arifin menyatakan, “Iya kan masih ditunggu, ya mudah-mudahan cepat,” menandakan optimisme atas kelancaran proses regulasi tersebut. Dia juga menyatakan harapannya bahwa regulasi ini dapat segera dikeluarkan, bahkan menginginkannya terjadi bulan ini.
Terlebih lagi, Arifin menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menyuntikkan dana tambahan dalam proses peningkatan kepemilikan saham tersebut.
“Sementara, mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menargetkan negosiasi kepemilikan saham 61 persen itu dapat selesai pada Juni 2024, Arifin juga menargetkan dapat selesai pada bulan tersebut,” kata Arifin.
Selain regulasi tersebut, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa pemerintah sedang menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
“Pemerintah tidak keluar duit lagi,” tegas Arifin, menegaskan bahwa peningkatan kepemilikan saham tersebut tidak akan membebani keuangan negara.
Presiden Jokowi, yang baru-baru ini menerima kunjungan dari pimpinan Freeport McMoRan, juga menyatakan keyakinannya bahwa target kepemilikan saham 61 persen dapat tercapai setelah negosiasi dengan PT Freeport Indonesia mencapai kesepakatan.
Sebelumnya, pada pertemuan di Washington DC pada November 2023, Presiden Jokowi telah membahas perpanjangan izin tambang PTFI dengan pimpinan Freeport McMoRan. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyambut baik pembahasan mengenai penambahan saham Freeport di Indonesia hingga perpanjangan izin tambang yang telah mencapai tahap akhir.
Dengan berbagai persiapan dan negosiasi yang sedang berlangsung, pemerintah dan PT Freeport Indonesia berharap untuk mencapai kesepakatan pada bulan Juni 2024 untuk peningkatan kepemilikan saham yang diinginkan.
Komentar