Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu program dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan tersebut disampaikan saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta pada Selasa.
“Bansos adalah instrumen dalam APBN, yang telah dibahas bersama DPR dan disahkan menjadi Undang-Undang (UU) sebagai instrumen negara,” kata Sri Mulyani.
Bansos termasuk dalam program perlindungan sosial (perlinsos), yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM, serta bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta KPM. Selain itu, program bansos juga mencakup subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, bunga kredit usaha rakyat (KUR), dan bantuan pangan.
Mekanisme penyaluran bansos dilakukan melalui Kementerian Sosial dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta data tambahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Jadi, eksekutor untuk program seperti PKH dan Kartu Sembako itu melalui Kementerian Sosial. Kalau bantuan pangan dalam bentuk beras, eksekutornya adalah Badan Pangan Nasional (Bapanas),” ujar Menkeu.
Pada tahun 2023, nilai anggaran perlinsos ditingkatkan oleh Kementerian Keuangan. Pagu anggaran perlinsos pada tahun tersebut sebesar Rp476 triliun, dan naik sebesar Rp20,5 triliun menjadi Rp493,5 triliun pada 2024.
“Kenaikan itu dibahas oleh pemerintah bersama DPR dan ditetapkan dalam UU. Jadi, kalau pemerintah menggunakan APBN, itu adalah uang APBN di mana sumber dan penggunaannya dibahas dan disetujui oleh DPR,” jelas Sri Mulyani.
Menkeu menyatakan bahwa APBN akan terus digunakan sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat dari risiko perlambatan ekonomi global maupun situasi ekonomi domestik. Meski bansos menjadi salah satu intervensi APBN dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah volatilitas harga pangan, Sri Mulyani menekankan bahwa intervensi juga dilakukan melalui anggaran ketahanan pangan, mencapai Rp114,3 triliun pada tahun ini.
Komentar