Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa pemerintah fokus pada pengendalian inflasi, khususnya pada harga pangan yang bergejolak (volatile food), dalam upaya menjaga daya beli masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta pada Selasa.
“Kami terus memfokuskan karena pangan bergejolak, selain berkontribusi signifikan terhadap inflasi inti, juga langsung mempengaruhi daya beli masyarakat. Jadi, kami akan terus merumuskan langkah APBN sebagai shock absorber dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, terutama pada saat momentum perekonomian global melemah, kita harus melindungi dari sisi domestik,” kata Sri Mulyani.
Dalam situasi di mana pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan melambat, dengan Bank Dunia memperkirakan angka pertumbuhan hanya mencapai 2,5 persen pada 2023 dan kembali melemah menjadi 2,4 persen pada 2024, pemerintah Indonesia berusaha menjaga stabilitas ekonomi domestik.
Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyediakan bantuan sosial (bansos) sebagai salah satu instrumen utama. Pada 2023, anggaran bansos mencapai Rp476 triliun, dan ditingkatkan sebesar Rp20 triliun menjadi Rp496 triliun pada 2024.
Dana bansos digunakan untuk berbagai program perlindungan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM.
Sri Mulyani menekankan bahwa peningkatan anggaran bansos sebesar Rp20 triliun tersebut telah melalui pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan disetujui sebagai Undang-Undang (UU) APBN.
Meski begitu, Menteri Keuangan menegaskan bahwa intervensi APBN dalam mengendalikan harga pangan bergejolak tidak hanya terbatas pada program bansos. Intervensi juga melibatkan anggaran ketahanan pangan, dengan alokasi mencapai Rp114,3 triliun pada tahun ini. Dana tersebut digunakan untuk meningkatkan produksi pangan, kesejahteraan petani, pembangunan infrastruktur pertanian, pengembangan sentra produksi, dan penguatan cadangan pangan nasional.
“Jadi, pengendalian harga pangan bergejolak itu tidak hanya bantuan pangan, banyak sekali dalam APBN,” ungkap Sri Mulyani. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengambil langkah-langkah strategis guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah dinamika global yang tidak pasti.
Komentar