Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memulai pembahasan perancangan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan jajaran pimpinan eselon I Kementerian Keuangan.
Dalam keterangan yang diunggah di akun Instagram resmi @smindrawati, Sri Mulyani menyatakan bahwa diskusi panjang dilakukan kemarin siang mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2025. Menurutnya, perancangan APBN kali ini harus lebih dipertajam agar mampu menjawab berbagai masalah struktural dan fundamental, serta memenuhi harapan-harapan dari masyarakat Indonesia.
“APBN akan terus dioptimalkan sebagai instrumen andalan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan Indonesia,” ujar Sri Mulyani.
KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi acuan dalam penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. Perancangan APBN 2025 ini menjadi yang terakhir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sementara pelaksanaannya akan dijalankan oleh pemerintahan berikutnya.
Dalam dokumen KEM-PPKF 2024 (Pemutakhiran), proyeksi asumsi makro untuk tahun 2025 telah ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sekitar 5,5-6,0 persen, inflasi antara 1,5-3,5 persen, dan nilai tukar rupiah berkisar antara Rp14.900 hingga Rp15.300 per dolar AS.
Selain itu, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 Tahun diperkirakan berada pada kisaran 6,3-7,5 persen, harga minyak mentah berkisar antara 70-90 dolar AS per barel, dan lifting minyak mentah diperkirakan mencapai 606-684 ribu barel per hari. Sementara itu, lifting gas bumi diproyeksikan sekitar 1,06-1,15 juta barel setara minyak per hari.
Adapun postur makro fiskal pada 2025 telah ditetapkan, yaitu pendapatan negara sebesar 12,08-12,77 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), belanja negara sekitar 14,21-15,22 persen PDB, keseimbangan primer 0,07 persen hingga minus 0,40 persen PDB, dan defisit anggaran sekitar 2,13-2,45 persen PDB.
Komentar