Dalam sebuah pernyataan resmi, Menteri Keuangan menegaskan bahwa tata kelola yang baik adalah kunci untuk memastikan bahwa hak negara menjadi lebih terukur. Ini tak hanya berdampak pada keseimbangan anggaran, tetapi juga mempengaruhi iklim investasi secara keseluruhan.
Menteri Keuangan menekankan bahwa dalam kasus-kasus seperti tindak pidana korupsi eksplorasi timah secara ilegal, penting untuk mempertimbangkan dampaknya sebagai bagian integral dari perekonomian negara. Namun, lebih dari sekadar mengembalikan aset yang telah diambil secara ilegal, perhatian harus difokuskan pada perbaikan kondisi dan tanggung jawab pelaku korupsi terhadap kerusakan yang mereka sebabkan.
Dalam konteks ini, kerugian yang timbul tidak dapat hanya dilihat sebagai beban bagi negara semata. Dampak ekologisnya pada masyarakat sekitar, serta kewajiban pelaku korupsi untuk memperbaiki kerusakan yang mereka timbulkan, juga harus diperhitungkan secara serius.
Tujuan dari proses recovery asset bukan hanya untuk mengembalikan hak negara, tetapi juga untuk memastikan bahwa pelaku korupsi bertanggung jawab secara penuh atas tindakan mereka. Ini mencakup kompensasi atas kerugian ekonomi dan ekologis yang ditimbulkan, serta upaya untuk memperbaiki kondisi yang telah terpengaruh oleh kegiatan ilegal tersebut.
Dengan memprioritaskan tata kelola yang baik dan tanggung jawab sosial, diharapkan bahwa proses recovery asset tidak hanya menghasilkan kompensasi finansial, tetapi juga membantu memulihkan kepercayaan masyarakat dan menciptakan iklim investasi yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.
Komentar