Jakarta – BP: Keputusan Muhammadiyah untuk menerima izin tambang dari pemerintah menuai kekhawatiran di internal organisasi. Kader Hijau Muhammadiyah Trenggalek, Trigus D Susilo, mengungkapkan ketakutannya akan adanya perebutan kekuasaan di tubuh ormas tersebut.
Trigus menyatakan bahwa selama ini banyak yang enggan menjadi ketua Muhammadiyah saat pemilihan. Namun, dengan adanya konsesi tambang, posisi tersebut bisa jadi incaran karena menjanjikan kekuasaan dan keuntungan. “Saya khawatir ke depan akan terjadi perebutan kekuasaan di tubuh Muhammadiyah karena ketika sudah menjabat akan menjadi komisaris,” ujarnya dalam diskusi daring, Jumat (26/7).
Dilansir dari CNN Indonesia, Trigus menilai Muhammadiyah telah kehilangan prinsip dengan tidak menolak tawaran izin tambang dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Kalau masih mikir dan mau, berarti Muhammadiyah malu-malu doang, nunggu ditawari baru mau,” tambahnya.
Ki Bagus Hadi Kusuma, anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, menganggap langkah pemerintah ini sebagai upaya menundukkan ormas keagamaan yang kritis terhadap pemerintah. “Bisa dibilang ini upaya pemerintah untuk menggandeng atau menundukkan ormas keagamaan yang selama ini kritis,” ungkapnya.
Presiden Jokowi memberikan ruang bagi ormas keagamaan mengelola tambang melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dan Perpres Nomor 76 Tahun 2024. Sebelum Muhammadiyah, PBNU telah lebih dulu menerima tawaran izin tambang dari pemerintah.
Komentar