JAKARTA-BP: Kontroversi memanas di tubuh Muhammadiyah terkait keputusan menerima izin tambang dari pemerintah. Bendahara Umum PP Muhammadiyah, Hilman Latief, menyatakan bahwa keraguan di kalangan kader Muhammadiyah tidak bisa diabaikan. “Tak bisa disalahkan jika kader-kader kita masih banyak yang ragu,” ujarnya dalam acara MoU di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (26/7).
Dilansir dari CNN Indonesia, Hilman mengakui bahwa persepsi negatif tentang tambang yang seringkali dihubungkan dengan pengelolaan yang buruk serta dampak sosial dan lingkungan menjadi alasan utama keraguan tersebut. Pro dan kontra di media sosial pun semakin memperkeruh suasana. “Nampaknya di sosmed sedang ribut. Itu negara demokrasi, dan kami menghargai,” tambahnya.
Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, Azrul Tanjung, mengungkapkan bahwa keputusan ini telah melalui rapat pleno pertengahan Juli 2024. “Pleno sudah memutuskan setuju, Bismillah, Muhammadiyah akan mengambil lahan dengan syarat-syarat tertentu,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan ruang bagi ormas keagamaan untuk mengelola tambang melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dan Perpres Nomor 76 Tahun 2024. PBNU bahkan sudah lebih dulu menerima tawaran ini.
Komentar