JAKARTA-BP: Sebuah skandal besar mengguncang dunia politik Indonesia. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, secara tegas mendesak agar anggota DPR dan DPRD yang terlibat dalam judi online diproses hukum hingga diadili di pengadilan.
Desakan Tegas dari MUI
“Meminta pihak kepolisian agar memproses mereka-mereka yang telah melanggar hukum dan ketentuan tersebut untuk dilimpahkan kasusnya ke kejaksaan diadili di pengadilan serta dijatuhi hukuman sebagaimana mestinya,” tegas Anwar Abbas pada Kamis (27/6). Pernyataan ini muncul setelah adanya temuan mengejutkan dari Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK).
Temuan Mengejutkan dari PPATK
Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, PPATK mengungkapkan data mengejutkan bahwa lebih dari 1.000 anggota DPR, DPRD, dan pegawai di lingkungan Setjen terlibat dalam transaksi judi online. Jumlah transaksinya mencapai 63 ribu dengan angka transaksi bisa menyentuh Rp25 miliar per orang.
Langkah Tegas dari MUI
Anwar Abbas juga meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengadili etik para anggota DPR/DPRD yang bermain judi online. “Hal ini penting untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat lembaga perwakilan rakyat,” kata Anwar. Selain itu, ia mendesak pemerintah untuk menutup akses perjudian online dan menindak para penyelenggaranya supaya kasus seperti ini tidak terulang.
Penyelidikan Kekayaan
Anwar Abbas juga menyarankan agar ada penyelidikan serius tentang asal muasal kekayaan yang digunakan oleh para anggota DPR/DPRD untuk berjudi. “Berat dugaan untuk memenuhi hasrat berjudinya mereka telah melakukan berbagai cara yang haram dan terlarang seperti korupsi, mencuri, memeras, dan merampok,” tambahnya.
Respons Publik
Publik merespons dengan berbagai macam reaksi, mulai dari kemarahan hingga kekecewaan mendalam. Skandal ini tidak hanya mencoreng nama baik lembaga perwakilan rakyat tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan integritas para wakil rakyat. “Seharusnya wakil rakyat menjadi contoh dan teladan bagi rakyat untuk mematuhi UU dan peraturan yang berlaku. Tetapi ini malah sebaliknya,” kata Anwar.
Langkah Selanjutnya
Kini, masyarakat menunggu tindakan tegas dari pihak berwenang untuk menindaklanjuti temuan ini dan memastikan bahwa para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Langkah ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.
Komentar