Padang Sidimpuan
Beranda » Berita » Nyaris Ricuh, Massa Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Tuntut Pencopotan Plt Sekdako Padangsidimpuan

Nyaris Ricuh, Massa Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Tuntut Pencopotan Plt Sekdako Padangsidimpuan

Massa Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Bergerak saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Kota Padangsidimpuan, Kamis (10/7-25). Foto Kolase : BP/Ist

Padangsidimpuan-Harianbatakpos.com : Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Bergerak di Kantor Wali Kota dan DPRD Kota Padangsidimpuan sempat memanas, Kamis (10/7-25).

Massa yang terdiri dari gabungan organisasi seperti Gempas, Komp Tabagsel, GMTI, dan Gemas, menuntut pencopotan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padangsidimpuan, Roni Gunawan Rambe, dengan alasan masa jabatan Plt yang sudah habis dan dugaan penyalahgunaan wewenang.

Aksi dimulai sejak pukul 11.00 Wib dengan mendatangi Kantor Wali Kota Padangsidimpuan untuk menyampaikan aspirasi. Namun Plt Sekdako tidak berada di tempat karena sedang mengikuti pembahasan pertanggungjawaban APBD 2024 di DPRD. Massa kemudian beralih ke gedung DPRD, namun sempat dihadang petugas Satpol PP sehingga terjadi dorong-dorongan dan ketegangan.

Nyaris Ricuh, Massa Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Tuntut Pencopotan Plt Sekdako Padangsidimpuan

Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Sri Munawaroh Nasution, bersama Wakil Ketua DPRD dan sejumlah anggota Fraksi PDIP dan lainnya akhirnya menemui massa dan membuka dialog.

Ketua DPRD Sri Munawaroh menyatakan, kita sudah sampaikan dalam pandangan Fraksi agar Wali Kota mengevaluasi dan mencopot Plt Sekdako, namun keputusan akhir adalah hak prerogatif Wali Kota, jelas Mudawaroh.

Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Bergerak dalam orasinya menilai masa jabatan Plt Roni Gunawan Rambe sudah berakhir sejak Juni 2025, sedangkan regulasi hanya mengizinkan masa Plt selama tiga bulan yang dapat diperpanjang. Selain itu, mereka menuding adanya penyalahgunaan wewenang, termasuk mutasi pegawai antar instansi tanpa prosedur yang benar, serta dugaan korupsi dan mark-up anggaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun anggaran 2023 dan 2024, khususnya pada perjalanan dinas yang mencapai ratusan juta rupiah.

Mereka menyampaikan tiga tuntutan utama : pencopotan Roni Gunawan Rambe sebagai Plt Sekda dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta meminta Kejari Padangsidimpuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggaran Disdukcapil.

Penyidik Polres Padangsidimpuan Diharapkan Bijak Dalam Menyikapi Kasus Wartawan Versus Wartawan

Ketua DPRD juga meminta massa untuk memahami proses demokrasi dan melanjutkan rapat pembahasan APBD yang sedang berlangsung.

Aksi unjuk rasa berakhir dengan tertib setelah dialog berlangsung.

Sebelumnya, menanggapi pencopotan dirinya, Roni Gunawan Rambe melalui pesan WhatsApp menyatakan optimisme dan menghargai dinamika di DPRD.

“Menurut saya, dinamika dalam sidang DPRD itu hal yang biasa, dan saya yakini semangatnya tetap sama, yaitu ingin bersama membangun Kota Padangsidimpuan,” ujarnya.

Roni juga menegaskan bahwa sebagai Ketua TAPD, dirinya bertindak bersama anggota TAPD dan bukan semata sebagai Plt Sekdako, tegasnya. BP/AA

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *